Komisi V DPRD NTT Kunjungi Tiga SMA di Kota Kupang
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan ke tiga sekolah menengah atas (SMA) di Kota Kupang pada Kamis 2 Maret 2017.
Didampingi Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno, Komisi V yang diketuai oleh Jimmy Sianto bersama anggotanya berkunjung ke SMA Negeri IV Kupang, SMA Katolik Geovanni Kupang dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I (SMKN I) Kupang.
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno yang memimpin langsung kunjungan tersebut mengatakan, mulai tahun 2017 mulai efektif diberlakukan regulasi baru terkait pendidikan yakni pengalihan kewenangan urusan SMA/SMK/SLB dari kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Karena itu, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung aspirasi dari pihak sekolah terkait persoalan atau pun kendala yang dihadapi dalam proses belajar mengajar untuk pengembangan kualitas pendidikan di NTT.
“Kunjungan ini untuk mendengar secara langsung dari bapak, ibu guru mengenai kendala-kendala yang dihadapi baik persoalan infrastruktur, sarana dan prasarana atau fasilitas pendidikan maupun hal lainnya,” katanya.
Pantauan media ini, hampir semua sekolah yang dikunjungi memiliki keluhan yang sama yakni, terkait bertambahnya jumlah siswa dan rombongan belajar yang tak sebanding dengan sarana-prasarana yang dimiliki sekolah.
Baca : Dana Progas Rp 28 Miliar Untuk 51 SD di Belu Harus Dipertangungjawabkan
Selain itu, para guru mengeluhkan soal pembayaran gaji guru yang tidak tepat waktu, serta permintaan kepada pemerintah daerah agar tunjangan beras tidak diuangkan. Para guru juga meminta agar diperhatikan dengan pemberian tunjangan kesejahteraan.
Makrina Bikan, salah seorang guru SMAN IV Kupang saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengatakan, merasa senang dan bangga ketika urusan pendidikan tingkat menengah dialihkan ke provinsi. Namun, kebanggaan itu kemudian berbuah kecewa lantaran terdapat sejumlah kendala.
“Bagaimana kami tidak kecewa karena gaji kami selalu terlambat dibayar. Tak hanya sampai di situ, setelah gaji terlambat dibayar tunjangan beras kami pun diuangkan dengan harga yang sangat rendah yakni Rp 6700 per kilogram, sementara harga beras bulog di pasaran rata-rata Rp 8000 sampai Rp 9000 ribu,” ungkapnya.
Menanggapi persoalan yang dihadapi pihak sekolah maupun para guru, Ketua Komisi V, Jimmy Sianto mengatakan, pihaknya bersama pemerintah akan berupaya untuk segera menuntaskan segala kendala terkait pendidikan di daerah itu.
“Tentang persoalan lahan di SMKN IV Kupang ini, kami ingatkan kepada pemerinrah untuk segera tuntaskan permasalahan ini. Minimal tahun ini harus selesai, masih ada waktu sembilan bulan lagi dan ini cukup untuk menyelesaikannya,” katanya.
Jimmy juga menekankan kepada pemerintah untuk mengupayakan pembayaran gaji guru tepat waktu, tanpa membedakan baik guru honorer/kontrak maupun guru pegawai negeri sipil (PNS). Karena ketika pemerintah menerima guru honorer/kontrak, artinya pemerintah membutuhkan tenaga guru, sehingga pemerintah harus membayar gaji mereka.
Hadir dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi V, Muhamad Ansor, Sekretaris Komisi V, Ismail Asamau, beserta Anggota Komosi V lainya yakni, Anselmus Talo, Yohanes Rumat, Maximilianus Adipati Pari, Kristin Samiyati Pati. Selain itu, turut hadir Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Yohanna Lisapaly dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Ayub Moy.
