Tiga Kantor Layanan Satu Atap Ketenagakerjaan di NTT Segera Dioperasikan

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Tiga kantor layanan satu atap ketenakerjaan milik Pemerintah NTT di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Sumba Barat Daya segera dioperasikan. Gedung dan peralatan kantor sudah siap, tinggal kelengkapan teknologi informasi dan sistemnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTT, Bruno Kupok sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (25/01/2017).

Bruno mengatakan, pengoperasian kantor satu atap di tiga daerah itu melibatkan unsur-unsur terkait ketenagakerjaan seperti BP3TKI, Imigrasi, Konsorsium Asuransi, Perbankan, dan tim medis. Semua unsur itu akan bekerja dalam satu kantor sehingga mudah dikontrol. Dengan demikian dapat menghindari praktik kepengurusan dokumen secara ilegal.

“Selama ini para calon tenaga kerja masih kesulitan dalam pengurusan dokumen ketenagakerjaan dan harus menanggung biaya tertenu,” kata Bruno.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan NTT ini berpendapat, kesulitan yang dialami para tenaga kerja itu membuat mereka lebih memilih jalur tikus tanpa kepemilikan dokumen resmi sebelum berangkat ke luar daerah. Untuk itu layanan terpadu satu atap tersebut dimaksudkan untuk mengatasi praktek ilegal dalam kepengurusan dokumen ketenagakerjaan.

Baca : Sepanjang Tahun 2017, Ada 8 Kejadian Tanah Longsor di Kota Kupang

Bruno menyampaikan, pembentukan layanan terpadu satu atap dimaksud mendapat dukungan penuh dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna mengatasi maraknya permasalahan tenaga kerja ilegal. Bahkan pihak kementerian pun segera menurunkan petugasnya untuk memberikan pelatihan terkait informasi teknologi (IT) dan sistemnya kepada petugas di daerah.

“Kita sudah gelar rapat terpadu bersama kementerian ketenagakerjaan, gubernur, dan unsur terkait lainnya dalam layanan terpadu untuk segera meluncurkan layanan tersebut,” papar Bruno.

Bruno mengungkapkan, hal lain yang perlu dibenahi dalam mempersiapkan calon tenaga kerja adalah mendorong pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) internasional. BLK dimaksud dibangun di daerah masing- masing untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terlatih dan terampil.

“Urusan penyaluran tenaga kerja selama ini masih rumit. Pasalnya, calon tenaga kerja yang direkrut di desa- desa, harus dibawa ke Jawa atau daerah lain untuk dilatih,” kata Bruno.

Dia menambahkan, mata rantai penyaluran tenaga kerja yang panjang ini harus dipotong karena berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Pemerintah berupaya semua tenaga kerja dilatih dan dipersiapkan dengan baik sebelum disalurkan.