Demokrat dan NasDem Tak Dapat Jatah Pimpinan Komisi di DPRD NTT
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Fraksi Partai Demokrat dan NasDem tak mendapat jatah pimpinan komisi- komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) untuk periode 2, 5 tahun mendatang. Ketua dan unsur pimpinan AKD lima komisi disabet oleh koalisi besar yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Hanura, Gerindra, PAN dan PKPI.
Pemilihan yang berlangsung secara tertutup dengan sistim voting tertutup itu berlangsung di masing- masing ruang komisi, Selasa (17/01/2017).
Hasil pemilihan, Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Umum dijabat Kasintus P. Ebu Tho (Fraksi Gerindra), Emanuel Kolfidus (Sekretaris/Fraksi PDIP), wakil ketua dijabat oleh Leo Ahas (PKPI) dan Yeni Veronika (PAN).
Komisi II bidang ekonomi pembangunan, Yucun Lepa (Ketua/Fraksi PKB), Oswaldus (Seketaris/PKPI), wakil ketua masing- masing dijabat Patris Lali Wolo (PDIP) dan Alfridus Bria Seran (Golkar).
Komisi III bidang keuangan, Hugo Rehi Kalembu (Ketua/Golkar), Timoteus Terang (Sekretaris/Hanura), wakil ketua masing- masing dijabat Hironimus Banafanu (PDIP) dan Herman Banoet (Gerindra).
Komisi IV bidang infrastuktur, David Melo Wadu (Ketua/PDIP), Novianto Umbu Pati Sanga (Sekretaris/PKB), sedangkan wakil ketua dijabat Thomas Tiba (Golkar) dan Agustinus Lobo (PAN).
Komisi V bidang kesejahteraan, Jimmy Sianto (Ketua/Hanura), Ismail J. Samau (Sekretaris/PAN), sedangkan wakil ketua dijabat, Yunus Takandewa (PDIP) dan Mohammad Ansor (Golkar).
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Winston Rondo yang dimintai tanggapan terkait fraksi yang dipimpinnya tidak menjabat satu pun AKD mengatakan, Demokrat legowo dengan hasil yang ada. Ini merupakan risiko pilihan perjuangan. Walau demikian tetap berjuang untuk kepentingan rakyat. Perintah partai adalah, kalau berjuang untuk sesuatu, harus berjuang habis- habisan. Kalau menang syukuri dan tetap rendah hati, kalau kalah resiko perjuangan.
“Kami yakin tetap sanggup berkontribusi terbaik untuk rakyat walaupun di luar pimpinan AKD,” kata Winston yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi V.
Baca : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sidangkan Gugatan Yance Sunur
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem NTT yang juga Wakil Ketua DPRD NTT, Alex Take Ofong menyatakan, NasDem menghargai proses yang terjadi. Memang sebelum proses pemilihan unsur pimpinan AKD, NasDem telah melakukan komunikasi informal melalui lobi- lobi dan komunikasi lintas fraksi, serta komunikasi formal melalui AKD masing- masing. Kedua proses ini dimaknai sebaga sebagai proses yang dinamis dilaksanakan secara demokratis di lembaga dewan.
Terhadap hasil pemilihan dimaksud, lanjut Alex, NasDem sportif menerimanya karena proses pemilihannya telah dilaksanakan secara demokratis melalui voting tertutup dalam bentuk paket. “Walau tak dapat satu pun unsur pimpinan di setiap AKD, tapi kami tetap komitmen bersama unsur pimpinan AKD terpilih bekerjasama untuk menjalankan fungsi dan tugas- tugas komisi untuk kepentingan publik dan kehormatan lembaga dewan,” tandasnya.
Pada kesempatan itu Alex mengajak semua fraksi di lembaga DPRD NTT untuk sama- sama menghormati proses yang telah terjadi dalam pemilihan AKD. Karena itu segera mengakhiri segala perbedaan yang terjadi untuk selanjutnya membangun kebersamaan guna memaksimalkan tugas dan peran yang diemban.
Alex menambahkan, dirinya juga sudah selesai memfasilitasi pemilihan ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan dewan yang dilakukan secara aklamasi. Ketua dipercayakan kepada Antonius Bele dari Fraksi PDIP, sedangkan wakil ketua dipercayakan kepada Semuel Nitti dar Fraksi Partai Golkar.
Sementara itu, dua anggota Badan kehormatan terdiri dari Johny Army Konay dari Fraksi NasDem dan Kasintus P. Ebu Tho dari Fraksi Gerindra. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat tidak mengirim anggotanya di Badan Kehormatan.
Ketua Fraksi PDIP, Gusti Demon Beribe menjelaskan, periode 2,5 tahun AKD ke depan, fraksi yang dipimpinnya melepas jabatan ketua Komisi II dan mengambil ketua Komisi IV. Bagi PDIP, pimpinan AKD bukan tujuan utama, tapi bagaimana keseluruhan gagasan pembangunan yang dititipkan pemerintahan periode ini, dikawal secara baik oleh lembaga dewan. Dalam konteks ini, PDIP membutuhkan kerja sama dengan fraksi- fraksi lain di lembaga terhormat ini.
“Hasil evaluasi fraksi, semua agenda pembangunan di Komisi II sudah berjalan dengan baik. Namun yang sangat dibutuhkan dalam mendukung program pemerintah adalah bidang infrastruktur yang menjadi kewenangan komisi IV. Saya senang, fraksi- fraksi di dewan yang berpandangan, bidang infrastktur harus dikawal langsung oleh PDIP,” jelasnya.
