Pemkot Bakal Revisi Perda Nomor 13 Tahun 2016

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Setelah kementerian menyetujui dibentuknya kembali Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota (BPMK), pemerintah Kota Kupang langsung meresponnya dengan cepat dengan menyiapkan usulan revisi peraturan daerah nomor 13 tahun 2016, dengan memasukan kembali BPMK Kupang menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang dengan tipe B, dalam sidang I, DPRD Kota Kupang untuk dibahas bersama DPRD.

“Hal ini sesuai acuan yang jelas yang mengacu pada Permendagri Nomor 94 tahun 2016 tentang hasil pemetaan urusan pemerintah bidang kententraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,” kata Kabag Hukum Setda Kota Kupang, alan Girsang kepada wartawan.

Menurut Girsang, usulan perubahan Perda ini belum dilakukan, sebab masih dilakukan koordinasi dengan sekretariat dewan untuk sidang satu nantinya. Karena sekretariat dewan saat masih menyusun rencana kerja untuk tahun 2017 untuk siklus tiga masa sidang.

Baca : Tembok Penahan Gelombang di Dermaga Atapupu Jebol, Jalan Negara Terancam Putus

”Kami pastinya tetap mengusulkan disidang satu nantinya sebab ini merupakan salah satu Ranperda yang urgen untuk pemebantukan satu SKPD dengan mengembalikan sebelumnya badan menjadi dinas,” kata Girsang.

Girsang mengaku, diketahui program yang dikelola badan dan akan diusul menjadi dinas merupakan program primadona pemerintah dapat dikelolah dengan baik. Karena dengan tidak ada lagi BPMK program ini akan dikelola oleh kecamatan dan masing-masing SKPD yang punya urusan terkait.

“Nomenklatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang yang mengacu pada Permendagri, kami baru kami usulkan ke bagian organisasi, dan bagian organisasi sementara membuat konsep Perwalinya, namun Perwali ini menunggu hasil perubahan Perda Nomor 13 tahun 2016, sehingga sesuai rencana sesuai yang saya usul ke bagian organisasi agar dilakukan konsultasi ke biro organisasi provinsi seperti apa prosesnya,” kata Girsang.

Namun, tambah Girsang, langkah baiknya kalau diajukan perubahan Perda Nomor 13 tahun 2016 pada sidang satu sehingga memuat kembali yang sebelumnya badan pemberdayaan masyarakat kota kupang menjadi dinas pemberdayaan masyarakat kota Kupang .