Beritakan Pemilu, Pers Diingatkan Hati-hati Gunakan Informasi Dari Medsos

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Ciawi Bogor, NTTOnlinenow.com – Proses pencoblosan untuk Pemilu 2019 sudah selesai dilaksanakan 17 April lalu, namun proses Pemilu sama sekali belum selesai. Proses perhitungan kini sedang berlangung. Karena itu, dalam pemberitaan media massa, wartawan diingatkan untuk berhati-hati menggunakan informasi dari media sosial (Medsos).

Ketua Dewan Pers Indonesia, Yosep Stanley Adi Prasetyo sampaikan ini dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (HKWN) Bagi Wartawan Se-Indonesia di Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin malam (22/4/2019).

Kegiatan yang digagas Mahkamah Konstitusi (MK) RI bekerja sama dengan Dewan Pers Indonesia ini menghadirkan 125 wartawan media cetak, elektronik dan online di Indonesia dan kegiatan dipusatkan di Balai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK RI di Bogor, Jawa Barat. Pelatihan ini berlangsung selama empat hari mulai 22-25 April 2019.

Menurut Yosep, pemilu kali ini adalah pemilu serentak pertama kali di Indonesia di mana masyarakat yang memiliki hak pilih harus memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota DPR RI, calon anggota DPR Provinsi, calon anggota DPR Kabupaten/Kota.

“Pemilu 2019 kali ini terasa berbeda dengan pemilu pemilu sebelumnya. Pemilu kali ini terasa lebih lama prosesnya. Pemilu 2019 ini barangkali juga adalah pemilu paling rumit di dunia saat ini. Baik dari sisi wilayah, geografi, maupun teknis penyelenggaraan,” ungkapnya.

Yosep menyebutkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan mengumumkan hasil perhitungan final nanti pada 22 Mei. Namun kini ada sejumlah peserta dan kontestan bersama pendukungnya merasa pihaknya sudah menjadi pemenang.

“Kita bisa melihat kedua kubu mengklaim kemenangan. Media sepertinya terbelah menjadi dua kutub mengikuti persaingan 2 pasangan capres cawapres. Para pemilik media menjadi pimpinan partai. Para pendukung menggalang massa dan opini. Media sosial menyebarkan hoax dan ketakutan,” ujarnya.

“Banyak ekspose tentang kekurangan penyelenggaraan Pemilu. Media mengekspose komentar komentar orang yang menimbulkan kemarahan. Celakanya, kita semua membiarkan meme beredar massal di media sosial dengan cara merendahkan sekaligus melecehkan para politikus dan calon-calon pemimpin kita,” imbuh Yosep.

Terhadap kondisi ini, Yosep mengingatkan dua peran dan fungsi pers. Pertama, menyebarkan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang, dan adil (fair). Kedua, selalu skeptis dan menguji kebenaran semua informasi yang didapat. “Dalam situasi yang ada saat ini, pers jangan justru menggelorakan potensi konflik yang ada,” tegasnya.

Dia meminta para wartawan harus selalu mengecek peraturan perundangan terkait Pemilu yang berlaku. Jangan segan bertanya pada ahli yang berkompeten dan kredibel. Bukan pengamat yang partisanshipnya tinggi. Para wartawan juga perlu berhati hati dalam menggunakan infomasi dari media sosial.

“Perlakukan apa yang ada di media sosial hanya sebagai sebuah ‘infomasi’ boleh saja, infomasi jadi bahan awal untuk menulis berita, tapi tetap lakukan verifikasi atas kebenaran faktualnya dan lakukan konfirmasi kepada pihak- pihak yang harus dikonfirmasi. Hal ini untuk mencegah munculnya hoax. Ingat, jujung tinggi Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pegangan kita dalam bekerja. Berita harus berbasis pada fakta,” tegasnya.

Yosep menambahkan, pers perlu mengindari ekspose pernyataan yang tak diperlukan dari pihak yang bersengketa. Pers perlu mengubah jurnalisme talking news dengan jurnalisme presisi. Pers harus melakukan cek dan ricek terhadap semua fakta, data dan infomasi yang disampaikan semua pihak.

“Tapi terlebih dari itu, pers harus fokus pada masalah dan penanganan yang dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Yudisial, dan tentu saja Mahkamah Konstitusi,” tandas Yosep.Diakhir acara pembukaan secara resmi pelatihan bagi wartawan itu, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara MK-RI dan Dewan Pers Indonesia oleh Ketua MK Anwar Usman dan Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo.