Hanya Kota Kupang yang Menikmati Listrik Seratus Persen
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), hanya Kota Kupang yang saat ini sudah menikmati listrik seratus persen. Sementara Kabupaten Manggarai Timur dan Timor Tengah Selatan (TTS) memiliki jangkauan listrik yang masih rendah.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTT, Boni Marisin menyampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (8/12/2016).
Menurut Boni, hingga saat ini, sekitar 1.205 dari total 3.270 desa yang menyebar di 21 kabupaten di Provinsi NTT belum dialiri listrik secara memadai. Hal inilah yang membuat rasio elektrifikasi masih rendah dari daerah lain dengan kisaran 60 persen.
Dia menyampaikan, rasio elektrifikasi untuk Kabupaten Ngada mencapai 88,74 persen dan Nagekeo 86,73 persen. Sementara, desa-desa yang belum teraliri listrik, terutama di daerah terpencil termasuk di wilayah perbatasan negara Indonesia-Timor Leste.
“Daerah seperti Kabupaten Manggarai Timur dan Timor Tengah Selatan (TTS) memiliki jangkauan listrik yang masih rendah, dimana ada yang menikmati listrik beberapa jam sehari dan ada pula yang gelap total,” kata Boni.
Boni mengungkapkan, daerah yang memiliki jangkauan listrik masih rendah bisa memanfaatkan Program Dana Desa untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) karena didukung dengan potensi yang memadai. Umumnya Pulau Timor, Sabu, Rote, Alor, Sumba, Flores bagian timur, dan sekitarnya merupakan daerah panas yang mana potensinya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan PLTS.
Baca : Frisian Flag Indonesia Selenggarakan Gerakan Nusantara Minum Susu di Provinsi NTT
Dia menyatakan, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) tersebut tentunya disesuaikan dengan potensi lokal. Misalkan, di Pulau Sumba selain memiliki potensi panas juga ada micro hidro yang sudah menjadi icon daerah itu. Sementara di Pulau Timor, bisa dikembangkan pula Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Flores dengan potensi panas bumi (geothermal).
Pada kesempatan itu Boni menerangkan, untuk pengembangan EBT yang ada, pihak desa/kelurahan bisa menfaatkan porsi dana desa secara terukur dengan tidak mengabaikan program pembangunan lainnya dari nominal yang akan diterima mencapai Rp1 miliar. Apalagi pemerintah pusat juga berencana akan meningkatkan dana desa pada setiap tahunnya.
“Perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan juga swasta untuk memperkuat pengelolaan ketersediaan listrik dengan memanfaatkan EBT sesuai potensi yang dimiliki,” ujar Boni.
Dia menambahkan, para pendamping desa dibutuhkan tenaganya untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ketahanan listik yang bekelanjutan. Kalau kebutuhan listrik di setiap desa nantinya sudah memadai maka roda perekonomian tentu bisa bergerak dengan cepat. Semangat pengembangan EBT tersebut sejalan dengan langkah pemerintah pusat yang terus mendorong daerah-daerah untuk memaksimalkan sumber energi listrik non fosil.
Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PLN, Machnizon Masr sebelumnya mengatakan, PT PLN menargetkan rasio elektrifikasi listrik di NTT mencapai 95 persen dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan. Saat ini, rasio elektrifikasi di NTT baru mencapai 58 persen.
