Fraksi Demokrat Kritisi Rendahnya Capaian Penerimaan Daerah
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) NTT yang dipandang belum maksimal mendorong peningkatan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD NTT, Leonardus Lelo pada Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan Atas Ranperda dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017, di ruang sidang utama kantor DPRD NTT, Kamis (03/11/2016).
Menurut Leonardus, Fraksi Demokrat patut mempertanyakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah yang sah. Hal ini terlihat pada masih rendahnya capaian penerimaan daerah hingga Oktober 2017.
“Hingga tinggal dua bulan berakhirnya tahun anggaran 2017, capaian penerimaan daerah baru 84,32 persen atau baru mencapai 3,104 triliun dari total yang ditargetkan sebesar 3,681 triliun,” ungkapnya.
Untuk lebih rincinya lagi, kata dia, seretnya penerimaan daerah lebih terlihat pada penerimaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 90 persen termasuk penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 242 miliar.
Baca: DPRD Kota Kupang Percepat Pembahasan APBD Murni 2017
“Selain meragukan kemampuan mencapai target diakhir tahun anggaran ini, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan komitmen menuju transparansi pengelolaan pendapatan dari sumber-sumber kekayaan daerah termasuk pengelolaan aset serta penyertaan modal dari APBD Provinsi NTT,” katanya.
Berkaitan dengan rendahnya penerimaan dalam pendapatan daerah tersebut, lanjut dia, Fraksi Demokrat perlu menyoroti tentang sinyalemen awal tentang terjadinya krisis fiskal dalam APBD Provinsi NTT.
“Sehingga apa yang kita diskusikan selama ini sebagai darurat fiskal nasional tidak hanya dialami oleh pemerintah pusat saja tetapi juga terjadi di daerah bahkan jantung APBD kita. Hal ini bisa terlihat dari gambaran pendapatan daerah dalam APBD tiga tahun terakhir, dimana pencapaian target penerimaan tahun ini adalah yang terendah kita alami sebagai provinsi,” imbuhnya.
Dia menambahkan, melihat kondisi demikian, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah untuk terus melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta inovasi-inovasi baru bagi peningkatan yang sah guna mendukung pembangunan di daerah.
“Pengelolaan sumber-sumber retribusi daerah juga perlu dikembangkan secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tandasnya.
