Tax Amnesty Tidak Boleh Dipakai Takuti Rakyat

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kehadiran UU Tax Amnesty tidak boleh dijadikan sebagai alat negara untuk menakut – nakuti rakyat dan pemerintah daerah. Kehadiran UU itu sebagai solusi untuk mengatasi defisit keuangan negara dalam APBN.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Herman menyampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (9/9/2016).

Benny menjelaskan, kehadiran UU Tax Amnesty berupa penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah.

Kebijakan ini diambil menyusul APBN mengalami defisit. Diasumsikan, dengan kebijakan ini maka uang yang akan masuk ke Indonesia atas penarikan simpanan para pejabat, mantan pejabat dan pengusaha di luar negeri sekitar Rp.4.000 triliun. Atas dasar asumsi itu, disusunlah APBD Perubahan 2016.

“Namun sampai bulan ketiga, dan yang diasumsikan itu tidak pernah terealisasi sementara APBN Perubahan sudah disusun. Memang sudah ada langkah yang telah diambil dengan mengumpulkan sejumlah pengusaha, tapi jumlahnya tidak mencapai angka sebagaimana diasumsikan,” kata Benny.

Wakil rakyat asal NTT ini menyatakan, kebijakan soal pemberlakuan Tax Amnesty harus dimulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, semua menteri Kabinet Kerja, pimpinan partai politik, pejabat negara dan pengusaha. Para pihak dimaksud harus memberi contoh bagi rakyat. Bukan sebaliknya menakut – nakuti dengan hadirnya Tax Amnesty dimaksud.

Kendati demikian, katanya, kehadiran UU tersebut tidak memberi kepastian hukum bagi pemilik uang, baik dari aspek kenyamanan maupun ke depan ketika uang mereka berhasil dipindahkan dari luar negeri dan disimpan di bank dalam negeri.

“Orang Indonesia punya banyak “uang hitam” (hasil korupsi) yang disimpan di luar negeri, termasuk di Panama,” tandas Benny.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo menyampaikan, UU Tax Amnesty itu telah membuat masyarakat menjadi takut. Padahal banyak tanah milik masyarakat masih berstatus sebagai hak ulayat. Semestinya untuk kasus seperti ini, masyarakat tidak boleh ditakut – takuti. Semangat awal lahirnya UU ini harus ditegakkan.

Komentar ditutup.