Pemda Harus Utamakan Kebijakan Sejahterakan Rakyat
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah daerah (Pemda) dalam membuat kebijakan harus mengutamakan kebijakan terkait pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan justru meresahkan.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyampaikan hal ini dalam arahannya kepada Gubernur NTT bersama unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama dengan wali kota dan para Bupati, di Kupang Jumat (29/7).
“Pemerintahan diharapkan tidak membuat kebijakan yang meresahkan rakyat, sehingga apa yang menjadi target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dapat terwujud dengan baik,” kata Tjahjo Kumolo.
Tjahjo menegaskan, setiap penyusunan anggaran belanja, perubahan, Undang- Undang atau kebijakan lainnya harus sinkron, sehingga percepatan pembangunan dapat terwujud dengan soliditas yang mempermudah koordinasi dan komunikasi.
Kebijakan pemerintahan membangun tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif, efesien dan taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya memperkuat otonomi daerah.
“Pemda harus terus bersinergi antara instansi, badan, maupun lembaga agar memperkuat soliditas dalam peningkatan pembangunan,” tandasnya.
