Fraksi PDIP DPRD Belu Ingatkan Pemda Dalam APBD 2027 Wajib Prioritaskan Belanja Publik
Laporan Yan Manek
Atambua,NTTOnlinenow.com-Pemerintah Daerah Belu diingatkan agar dalam penyusunan APBD 2027 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan antar wilayah, tidak hanya terpusat di kota namun merata hingga ke desa-desa.
Penyampaian itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Belu dalam pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Belu tentang Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Belu tahun 2027 diruang sidang DPRD Belu perbatasan RI-RDTL kemarin.
Ketua Fraksi PDIP Belu, Daniel Bernadus Bele menyampaikan, dalam pemandangan fraksi terkait pendapatan daerah, Fraksi mencermati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2027 sebesar Rp. 111.695.537.000.
Fraksi juga meminta penjelasan terkait strategi yang dilakukan untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat kecil. Khususnya dari sektor retribusi pasar, parkir, dan pajak daerah. Fraksi juga mempertanyakan realisasi PAD sampai Triwulan III Tahun 2026 dan apakah target 2027 bisa tercapai.
Deny Bele mengatakan, PDIP mendorong optimalisasi aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan, seperti tanah dan gedung milik Pemda di Atambua dan Kecamatan perbatasan. Soal Belanja Daerah, fraksi PDIP menekankan agar belanja Tahun 2027 benar-benar diarahkan pada prioritas rakyat, bukan pada belanja rutin birokrasi.
Tak saja itu, porsi Belanja Modal dan Belanja Pelayanan Publik perlu ditingkatkan, khususnya untuk infrastruktur jalan desa, air bersih, dan irigasi pertanian di Kecamatan Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen dan Lamaknen Selatan.
Lanjut Deny, Fraksi PDIP juga minta kejelasan anggaran untuk PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan Tenaga Honorer. “Jangan sampai ada pemotongan anggaran yang merugikan nasib mereka dan tidak boleh diberhentikan satu orang pun PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu,” kata dia, Kamis (12/11/2026).
Menurut Deny, pada pemandangan umum Fraksi-Fraksi, Fraksi PDIP juga meminta agar anggaran untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial tidak dikurangi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di Kabupaten Belu.
Dia menyebutkan, hal lain yang turut disorot adalah Pasca dikeluarkan dan diberlakukan PERBUP Nomor 7 Tahun 2026 tentang pemberian Insentif bagi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan terdapat masukan dan keluhan dari beberapa Kepala Sekolah Swasta yang mempertanyakan kepada Dinas PKO dan Pemda, mengapa guru di sekolah swasta tidak diakomodir untuk saat ini.
Tambah Deny, disisi lain data dari sekolah swasta diminta dan dimasukkan sedangkan realisasi Perbup ini, Fraksi PDI-Perjuangan juga belum tahu sejauh mana capaiannya.
Sementara untuk Bidang Pembiayaan dan Kesejahteraan Rakyat, Fraksi PDIP berharap APBD 2027 mampu menjawab persoalan kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengangguran di Belu yang masih tinggi.
“Fraksi mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat program pemberdayaan UMKM perbatasan, pertanian jagung, dan peternakan sapi sebagai tulang punggung ekonomi Belu,” kata Deny.
Lebih lanjut, Fraksi juga meminta perhatian serius pemerintah terkait persoalan air bersih di seluruh Wilayah Kecamatan serta penanganan banjir di musim hujan.
