Fraksi Golkar DPRD Belu Perjuangkan Dana Kelurahan, Pemerataan APBD 2027 Harus Berkeadilan
Laporan Yan Manek
Atambua,NTTOnlinenow.com-Pemerataan pembangunan dan keadilan distribusi anggaran menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027.
Fraksi Partai Golkar DPRD Belu meminta Pemerintah Kabupaten Belu meningkatkan alokasi Dana Pemberdayaan Kelurahan secara bertahap hingga mencapai Rp1 miliar per kelurahan.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Belu, drg. Falentinus Pareira, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang Pembahasan APBD 2027, Senin (9/2026) kemarin.
Menurut Falen, kebijakan penganggaran daerah perlu memperhatikan proporsi jumlah penduduk dan beban pelayanan publik yang ditanggung masing-masing wilayah.
Dia juga menilai, selama ini terdapat kesenjangan alokasi anggaran antara desa dan kelurahan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Falen juga mengungkapkan, jumlah penduduk perkotaan di tiga kecamatan di Kabupaten Belu mencapai sekitar 100.000 jiwa atau setara dengan 40 persen dari total penduduk Kabupaten Belu. Penduduk tersebut tersebar di 12 kelurahan.
Namun, menurut dia alokasi Dana Pemberdayaan Kelurahan yang bersumber dari DAU Specific Grant (SG) selama ini hanya sekitar Rp200 juta per kelurahan. Kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah perkotaan.
“Saat ini, jumlah penduduk perkotaan di tiga kecamatan di Belu telah mencapai 100.000 jiwa, atau setara dengan 40 persen dari total populasi Kabupaten Belu yang tersebar di 12 kelurahan. Satu desa dengan jumlah penduduk yang lebih kecil bisa mendapatkan dana hingga Rp1 miliar, sedangkan kelurahan yang memikul beban jumlah penduduk jauh lebih besar selama ini hanya dialokasikan Rp200 juta dari DAU Specific Grant (SG). Ini tidak seimbang, maka sangat layak jika dana pembangunan kelurahan ditingkatkan,” ketus dia.
Sebagai langkah konkret, Fraksi Golkar mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Belu meningkatkan alokasi Dana Pemberdayaan Kelurahan menjadi Rp750 juta per kelurahan pada APBD 2027. Selanjutnya, alokasi tersebut ditargetkan meningkat hingga Rp1 miliar per kelurahan pada 2028.
Bagi mantan Kepala Bappeda Belu itu, peningkatan anggaran tersebut bukan sekadar penambahan nominal belanja pemerintah, melainkan upaya memperkuat kemampuan kelurahan dalam merealisasikan kebutuhan masyarakat yang telah diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbanglur).
“Supaya masyarakat di kelurahan juga bisa merasakan APBD, karena selama ini anggaran mereka sangat terbatas untuk mengeksekusi usulan warga. Kalau Pemkab melakukan intervensi dan menambahnya sampai Rp1 miliar secara bertahap, pembangunan di tingkat kota akan berjalan adil dan langsung menyentuh kebutuhan 40 persen masyarakat Belu,” ujar dia.
Lanjut Falen, selain memperjuangkan peningkatan anggaran kelurahan, Fraksi Golkar turut menyoroti strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Belu.
Dalam tanggapannya terhadap Nota Keuangan APBD 2027, Falen meminta pemerintah tidak hanya bergantung pada alokasi transfer yang telah tersedia, tetapi juga lebih aktif mengejar peluang tambahan pendanaan dari pemerintah pusat.
Salah satu usulan yang disampaikannya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Dana Insentif Daerah (DID). Satgas tersebut diharapkan dapat mengoordinasikan upaya perbaikan berbagai indikator kinerja daerah yang menjadi persyaratan untuk memperoleh tambahan insentif dari pemerintah pusat.
Tambah Falen, dalam Nota Keuangan yang disampaikan pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Belu diproyeksikan sebesar Rp805.914.192.892, sedangkan belanja daerah mencapai Rp851.062.047.714.
“Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp45.147.854.822, tanpa pengeluaran pembiayaan, sehingga pembiayaan netto tercatat sebesar Rp45.147.854.822,” timpal dia.
Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam penjelasannya menuturkan, penurunan proyeksi pendapatan daerah dipengaruhi oleh efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian alokasi anggaran di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dibandingkan dengan KUA-PPAS 2027.
Karena itu, Bupati Willy Lay meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Sidang paripurna pembukaan masa pembahasan APBD 2027 tersebut dipimpin Ketua DPRD Belu, Theodorus Manehitu Djuang, dan dihadiri Bupati Belu Willybrodus Lay serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, pimpinan legislatif dan eksekutif sama-sama menekankan pentingnya sinergi dalam pembahasan anggaran agar program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai target.
Usulan Fraksi Golkar mengenai peningkatan Dana Pemberdayaan Kelurahan kini menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam pembahasan APBD 2027. Keputusan akhirnya akan bergantung pada pembahasan bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Dengan demikian, persoalan yang mengemuka bukan hanya berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut didistribusikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang dilayani.
