Bedah Buku Reset Indonesia di Kupang Tekankan Pentingnya Perspektif Kepulauan dan Otokritik Daerah
Kupang,NTTOnlinenow.com– Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan Indonesia melalui kegiatan Bedah Buku #Reset Indonesia di Rumah Ora Et Labora, Selasa (25/8/2026), menghasilkan 4 seruan kunci dari para pembicara.
Diskusi ini menghadirkan Dandhy Laksono, penulis #Reset Indonesia; Sudirman Said dari Konferensi Republik; Yanuar Nugroho dari Nalar Institute; Sarah Lerry Mboeik dari PIAR NTT.
Acara dimoderatori Winston N. Rondo, Ketua DPD GAMKI NTT.Kegiatan yang digelar AJI Kupang ini menjadi ruang refleksi kritis tentang arah bangsa, khususnya dari perspektif wilayah kepulauan seperti NTT.
Berikut 4 seruan kunci yang mengemuka :
1. Reset Indonesia adalah jalan pulang kepada cita-cita republik
Reset bukan berarti mengganti Indonesia, tetapi mengembalikannya kepada mandat konstitusi: melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan dan menghadirkan keadilan.
“Kita harus berhenti hanya bertanya ‘mengapa ini terjadi?’ dan mulai membongkar ‘mengapa ini terus terjadi?’” tegas forum. Akar persoalan yang disorot meliputi sistem politik berbiaya mahal, korupsi, konflik kepentingan bisnis-kekuasaan, lemahnya meritokrasi dan tata kelola yang mereproduksi ketimpangan.
2. Reset Indonesia harus dimulai dari NTT dan perspektif negara kepulauan
Para pembicara menekankan perlunya kritik terhadap ketidakadilan pusat, sekaligus otokritik terhadap pemerintah daerah, DPRD, partai politik, birokrasi, gereja, kampus, pers dan masyarakat sipil di NTT.
“Indonesia kepulauan tidak boleh terus dikelola dengan cara berpikir daratan. NTT jangan hanya dibutuhkan suaranya saat pemilu. NTT harus ikut menentukan arah republik dan memperoleh keberpihakan sesuai beratnya tantangan geografis,” ujar salah satu narasumber.
3. Reset Indonesia harus demokratis, berkeadilan gender dan menjaga supremasi sipil
Forum menolak pembongkaran oligarki yang abai pada persoalan patriarki. Perempuan dan kelompok rentan harus menjadi subjek utama dalam “Indonesia baru”.
“Kita juga harus menolak kemunduran demokrasi dan militerisme dalam ruang sipil. Jangan mereset Indonesia dengan menghidupkan kembali struktur kekuasaan lama yang justru mempersempit suara rakyat, perempuan dan kelompok rentan.”
4. Dari kritik menuju gerakan bersama
Seruan terakhir menekankan pentingnya aksi kolektif. Masyarakat sipil didorong terus berserikat, melakukan pendidikan politik, menghasilkan pengetahuan, mengawasi kekuasaan dan membangun kolaborasi tanpa kehilangan independensi.
“Kita membutuhkan survival dan readiness: stamina untuk jalan panjang dan kesiapan mengelola momentum perubahan. Tujuannya bukan sekadar mengganti siapa yang berkuasa, tetapi mengubah cara kekuasaan bekerja.”CALL DARI KUPANG-NTTDiskusi ditutup dengan ajakan:
“Jangan hanya bicara Reset Indonesia dari Jakarta. Mulailah juga dari NTT—dari pemerintahan kita, politik kita, organisasi kita, rumah kita dan diri kita sendiri.””Setelah 81 tahun merdeka, pertanyaannya bukan lagi:
‘Apakah NTT bagian dari Indonesia?’
Tetapi:
‘Sudahkah Indonesia bekerja secara adil bagi NTT—dan apa yang akan kita kerjakan dari NTT untuk membuat Indonesia lebih adil?’”
