Hanura Prioritas Kader Maju Pilkada Sembilan Kabupaten
Kupang, NTTOnlinenow.com – Partai Hanura memprioritaskan untuk mendorong kadernya maju dalam pilkada serentak di sembilan kabupaten pada 2020 mendatang.
Ketua DPD Partai Hanura NTT, Refafi Gah sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (10/10/2019).
Refafi mengatakan, untuk kepentingan pilkada serentak dimaksud, partai dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran. Kegiatan pendaftaran dilakukan masing-masing dewan pimpinan cabang (DPC) di sembilan kabupaten penyelenggara pilkada.
“Mekanisme pendaftaran dan semua aspek terkait pelaksanaan pilkada serentak dimaksud, dikerjakan tim tujuh pilkada NTT,” kata Refafi.
Anggota DPRD NTT asal daerah pemilihan Sumba ini menyampaikan, kegiatan pendaftaran dilakukan serentak setelah digodok dan ditetapkan tim tujuh pilkada. Walau prioritas kader, tapi pendaftaran tetap terbuka untuk kader partai lain atau kalangan lain yang hendak maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di sembilan kabupaten tersebut.
“Kalau memang kader kita tidak maju, barulah kita akomodasi bakal calon lain yang telah mendaftarkan diri,” ujar Refafi.
Menurutnya, Hanura harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi syarat minimal pengusungan pasangan calon kepala daerah. Pasalnya, jumlah kursi yang dimiliki Hanura di sembilan kabupaten itu belum memenuhi syarat minimal mengusung satu pasangan calon sendiri.
“Tentunya komunikasi politik dengan partai koalisi tetap dibangun dalam pengusungan pasangan calon kepala daerah,” tandas Refafi.
Sekretaris DPD PDIP NTT, Yunus Takandewa mengatakan, DPC sembilan kabupaten telah melakukan pendaftaran. Dan semua berkas pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati ke DPP partai di Jakarta. Dokumen itu dimasukkan lebih awal sebelum dilakukan survei.
“Tahap selanjutnya, DPP PDIP akan melakukan kontrak dengan beberapa lembaga survei untuk melakukan survei dalam waktu dekat,” papar Yunus.
Menjawab pertanyaan soal prioritas, Ketua Komisi V DPRD NTT ini menyampaikan, keputusan pengusungan sepenuhnya menjadi kewenangan DPP. Apalagi partai menggunakan sistem terbuka dalam proses pendaftaran. Memang ada kader partai juga yang mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati.
Ia menyatakan, ketika hendak mengirim dokumen bakal calon bupati dan wakil bupati ke DPP, DPD PDIP NTT juga menyertakan sejumlah catatan, seperti potensi pasangan calon, dan kemungkinan- kemungkinan peta Koalisinya. Apalagi belum semua partai membuka pendaftaran. Artinya, semuanya itu masih dalam kajian dan pemantauan DPP dan DPD partai.
“Kita juga belum menentukan pasangan-pasangan mana yang mau menjadi prioritas utama, ” papar Yunus.
Ia menambahkan, DPD bersama DPC sembilan kabupaten penyelenggara pilkada akan menghadap DPP pada 29 Oktober 2019. Ini dalam rangka rapat khusus untuk sembilan kabupaten dimaksud. Prinsipnya, DPP PDIP ingin melihat potensi pasangan calon di masing-masing kabupaten peta politik yang sudah dibahas bersama.
