Imigrasi gelar Rakor bersama Organisasi Internasional bahas Pengelolaan Lintas Batas RI-RDTL
Laporan Yansen
Atambua, NTTOnlinenow.com – Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Pos Lintas Batas guna mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersama Organisasi Internasional di wilayah perbatasan darat RI-RDTL.
Kegiatan resmi dibuka oleh Direktur Kerjasama Keimigrasian Anggiat Napitupulu di lantai III gedung BNPP PLBN Mota’ain, Desa Silawan, Kabupaten Belu, Selasa (7/5/2024).
Anggiat Napitupulu menyampaikan, pentingnya pengelolaan perbatasan dalam konteks internasional.
Dia menyoroti perubahan tren dalam perdagangan orang, dimana faktor-faktor pendorong tidak lagi terbatas pada kemiskinan saja.
Mantan Kakanim Atambua itu juga menekankan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meningkatkan pengawasan di perbatasan, khususnya dengan memperhatikan faktor keamanan.
Untuk itu, kehadiran para camat di wilayah perbatasan yang menjadi penting dalam pertemuan ini.
“Para camat ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat di perbatasan dan memainkan peran kunci dalam pengelolaan wilayah tersebut,” ujar Napitupulu.
Jelas dia, pertemuan ini juga melibatkan organisasi internasional di bawah naungan PBB, seperti IOM, untuk mendapatkan perspektif global dalam pengelolaan perbatasan yang ideal.
Lanjut Napitupulu, tujuan kegiatan rakor ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mengakomodir kepentingan semu pihak, termasuk dalam penanggulangan manusia dan penegakan keamanan.
“Semoga rapat ini menjadi langkah awal dalam penyusunan rencana pengelolaan perbatasan untuk jangka waktu 5 dan 10 tahun kedepan, dengan memperhatikan konteks unik di setiap wilayah perbatasan,” tegas Napitupulu.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT melalui Kepala Divisi Keimigrasian, Ibnu Ismoyo dalam sambutan menyampaikan bahwa menyambut baik rapat koordinasi yang dilaksanakan, karena melibatkan semua unsur di perbatasan termasuk para camat.
“Camat ini memiliki peranan penting dalam pelaksanaan proses bisnis di perbatasan negara,” ucap Ismoyo.
Ismoyo mengutarakan, bahwa rakor dilaksanakan mengingat NTT memiliki paling banyak Pos Lintas Batas Negara di Indonesia yaitu, Mota’ain, Motamasin, Wini dan setelah ini menunggu peresmian PLBN Napan.
Selain itu, karakteristik perbatasan di wilayah NTT sangat lengkap, karena Pos Lintas Batas (PLB) tidak hanya darat tetapi juga mempunyai perbatasan laut.
“Di kantor Imigrasi Kupang selain membawahi wilayah kerja PLB darat di Oepoli, tetapi juga mempunyai PLB tradisional perairan yang langsung berbatasan dengan Dili dan Australia, sehingga menjadi titik fokus dalam pengelolaan perbatasan,” ucap dia.
Kegiatan rapat koordinasi ini, dihadiri, Kepala Administrator PLBN Motaain, Malaka, Wini, CIQS, Satgas Pamtas, Kepala Bakesbangpol Belu, TNI-Polri, dan para Camat dan Kepala Desa perbatasan.
