Belanja Pembangunan Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Kupang, NTTOnlinenow.com – Belanja pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk merespon kesulitan masyarakat akibat krisis global haruslah belanja priortas yang mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat.
Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia Nomleni menyampaikan itu kepada nttonlinenow.com melalui telepon Sabtu (15/7) berkaitan dengan apa yang harus dilakukan Pemprov NTT merespon kesulitan kesulitan masyarakat dampak dari krisis global.
Dia mengatakan tidak bisa dipungkiri akibat Pandemi Covid 19 hampir dua tahun dan bencana Siklon Badai Seroja berdampak bagi seluruh masyarakat di NTT dimana berbagai aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonmi berhenti total.
Dia mengatakan saat ini baru aktivitas aktivitas masyarakat mulai mengeliat. Tetapi langsung dihantam dengan krisis global sehingga sangat menyusahkan masyarakat.
Dia merasakan teriakan masyarakat. “Mama kami butuh ini dan butuh itu, ungkap Ketua DPD PDIP NTT ini.
Menurut dia, saat masyarakat berteriak membutuhkan makan itu harus segera direspon. Karena itu, harus ditemukan regulasi yang bisa mendukung kebijakan mengeluarkan dana untuk membantu mayarakat dalam keadaaan darurat.
Tidak mungkin menurut dia, rakyat buruh makan saat ini dengan alasan anggaran belum dibahas ditunda tahun depan. Harus menemukan cara membantu dengan mencari regulasi yang bisa menjadi dasar sehingga tidak bermasalah secara hukum.
Selanjutnya Emelia mengemukakan akibat krisis berkepanjgangan mengalami penurunan pendapatan daerah. Karena itu, Pemprov NTT perlu mengoptimalkan pendapatan daerah, inovasi pembiayaan serta melakukan rasionalisasi belanja daerah.
Rasionalisasi belanja daerah menurut dia yang memiliki kualitas, ditandai dengan belanja yang efektif, produktif, menghasilkan efek perekonomian dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut Emelia mengemukakan dalam pidato penutupan sidang kali lalu i ia mengingatkan Pemprov NTT agar penggunaan APBD sesuai peruntukkan.
Dia memaparkan Peraturan Daerah tentang APBD merupakan persetujuan bersama DPRD dan gubernur, sehingga menjaga kemitraan dan saling menghormati antara kedua lembaga ini dalam menjaga konsistensi APBD yang telah ditetapkan harus menjadi perhatian bersama.
Menurut dia, pergeseran anggaran maupun penggunaan anggaran untuk membiaya kebutuhan-kebutuhan prioritas yang belum dialokasikan baik melalui pesetujuan maupun pemberitahuan kepada DPRD, tentu dapat dipahami karena sesuai aturan dimungkinkan jika dalam kondisi darurat atau keperluan mendesak.
“Namun harus ada kejelasan seberapa mendesak kebutuhan tersebut,” tanya retoris.
Sebagaimana diketahui NTT setelah diterpa krisis karena Pandemi Covid 19 dan bencana Badai Siklon Seroja rakyat NTT sangat terpuruk kehidupan ekonominya. Baru mengeliat usahanya diterpa lagi dengan dampak krisis global.
Pelaku pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dihubungi media secara terpisah, para sopir taxi, ojek online, pedagang asongan mengaku masyarakat sedikit yang membeli barang dagangan dan jualan serta menggunakan jasa angkutan.
Mereka mengharapkan pemerintah memberikan bantuan stimulan bagi mendorong usaha mereka.(non)
