Kejari Belu Terima Pelimpahan Tersangka Rocus Cs Perkara Pengeroyokan

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu menerima pelimpahan tersangka
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Kabupaten Malaka bersama 2 orang lainnya terkait perkara pengeroyokan.

Hal ini diungkapkan Kepala Demikian Kepala Kejaksaan Negeri Belu Alfonsius Loe Mau ketika di konfirmasi media, Senin (28/11/2021).

Menurut Alfons, para tersangka kasus pengeroyokan terhadap salah seorang warga Malaka diserahkan oleh Polres Malaka ke pihak Jaksa pada hari Jumat tanggal 26 November kemarin.

“Ya, tersangka sudah diserahkan pada hari Jumat kemarin. Namun, para tersangka tidak ditahan,” terang dia.

Diketahui, Kabag Pemerintahan Kabupaten Malaka bernama Rocus Gonsales Funay Seran bersama Cs yakni Albertus dan Yohanes ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang ASN di lingkup Pemkab Malaka atas nama Hieronimus Vincentius Seran yang akrab disapa Roni Seran

Ketiga tersangka beserta barang bukti yang diterima dari Polres Malaka perkara alternatif 170 ayat 1 juncto pasal 351 ayat 1 juncto 55.
Ketiga tersangka pengeroyokan diancam hukuman 5 tahun keatas untuk pasal 170 dan 2,8 tahun untuk pasal 351.

“Kami sudah melakukan penelitian tersangka dan barang bukti, sudah memeriksa semua dan pada intinya mereka mengakui juga, menyesali juga tapi nanti tetap diproses ke persidangan,” terang Kasi Intel Kejari Belu Budi Raharjo.

Kendati demikian, ketiga tersangka tidak ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Belu. Hal itu dikarenakan, beberapa pertimbangan dengan disertakan permohonan untuk tidak ditahan oleh para Pelaku.

Dikatakan, tersangks pengeroyokan Rocus meminta untuk tidak ditahan karena saat ini bertugas sebagai ASN di Malaka. Sementara itu, Yohanes sebagai seorang guru di Malaka dan Albertus sebagai tulang punggung keluarga.

Jelas dia, dalam hal pasal 351 ini kan pengecualian bisa ditahan namun kewajiban kami juga menyampaikan dan kewajiban mereka juga mengajukan surat permohonan untuk tidak ditahan. Dalam hal itu mereka menyampaikan isi-isi alasan mereka untuk tidak ditahan. Rocus beraktivitas sebagai PNS di Malaka beralasan dibutuhkan di dinas setempat.

Sementara tersangka Yohanes sebagai guru masih dibutuhkan di sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan Albertus sebagai tulang punggung keluarga karena orang tuanya sudah tua dia harus menjaganya.

“Ada dasar permohonan dari mereka kita ajukan ke Pak Kajari dan disetujui,” sebut Budi.

Selain ketiga tersangka barang bukti berupa salah satu mobil dinas Pemda Malaka yang hanya digunakan para pelaku pergi ke rumah korban, dilakukan pinjam pakai oleh Pemda Malaka.

Terkait itu, pihak Kejaksaan Negeri Belu juga memastikan bahwa kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Belu sehingga dalam 1 sampai 2 minggu kedepan akan dimulai sidang kasusnya.

“Kita sesuaikan dengan waktu penahanan di Kejaksaan yang selama 20 hari,” sebut Budi.

Untuk diketahui, kronologis kejadian yang berawal dari tuduhan oleh korban kepada salah satu pelaku yang memiliki hubungan dengan seorang perempuan dan memuat di media sosial.

Tidak puas dengan tuduhan itu maka para pelaku pun mendatangi korban dirumahnya untuk meminta klarifikasi dan terjadilah pengeroyokan.

“Sebelum ke rumah korban, pelaku melakukan telpon terlebih dahulu ke istri korban dan mengatakan keberadaan korban di rumahnya. Kejadian pun berlanjut ke hingga pengeroyokan terhadap korban di rumahnya,” urai Kasi Intel Jaksa itu.

Informasi yang didapat media dari berbagai sumber menyebutkan, mengenderai mobil dinas dengan nomor polisi DH 9003 WJ, para pelaku tiba di rumah korban beralamat di Translok Blok D Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah pada Jumat (24/11/2021) pukul 17.20 Wita.

Kejadian itu akibatkan korban mengalami luka robek pada batang hidung bagian kanan. Pengerokan terjadi karena postingan whatsApp yang diunggah akun fb bernama angkyko AD Mondolang yang isinya Ista, mo tanya saja, ada dengar cerita lu selingkuh dengan Rokus, betulkah?.

Atas kejadian ini korban sudah diperiksa atas LP : 66/IX/2021/SPKT/Polres Malaka/Polda NTT tertanggal 25 September 2021.