Pemekaran Lima Kelurahan di Kota Kupang Terkendala Anggaran

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kota (Pemkot) berencana memperluas lima Kelurahan. Namun rencana itu tidak bisa terlaksana di Tahun 2021 karena masih tekendala anggaran. Pemkot berharap pada anggaran murni tahun 2022, angarannya terkomodir sehingga bisa terlaksana.

Pemkot, berencana mengusulkan anggaran pemekaran lima Kelurahan itu, pada anggaran perubahan September kemarin. Anggaran pemekaran kelurahan sendiri, telah direfocusing untuk penanganan covid-19.

Kepala Bagian Tata Pemerintah (Tata Pem) Setda Kota Kupang, Hengki Malelak, mengatakan, lima Kelurahan yang rencana dimekarkan itu antara lain, Kelurahan Liliba, Fatululi, Oesapa, Sikumana dan Kelurahan Namosain.

Hengki Malelak menjelaskan, anggaran pemekaran Kelurahan tidak bisa diusulkan pada anggaran perubahan 2021, karena waktu yang sangat mepet.

“Tahapan untuk melakukan pemekaran Kelurahan tentunya sangat mepet jika dianggarkan pada anggaran perubahan, jadi direncanakan untuk dilaksanakan tahun 2022 mendatang,” kata Hengki.

Hengki mengatakan, pemekaran lima kelurahan itu telah melalui kajian akademis oleh tim dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Namun, sebut Hengki, kegiatan ini terkendala pada saat pengajuan ke Pemerintah Provinsi NTT, karena harus disertakan dengan lampiran peta yang harus dibuat oleh Tim Teknis.

“Kita sudah anggarkan pada tahun 2020, tetapi karena pandemei, maka anggarannya di pangkas, jumlah anggaran sekitar Rp 222.310.700,” ujarnya.

Persyaratan sesuai PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, jumlah penduduk 1500 Jiwa/300 KK dengan luas wilayah 7 km persegi.

Hengki mengaku, anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan rencana pemekaran Kelurahan kurang lebih sebesar Rp 400 juta lebih, yang akan diusulkan pada sidang anggaran murni tahun 2022.

Prinsipnya, kata Hengki, pemekaran Kelurahan bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara untuk nama kelurahan yang dimekarkan, akan dilakukan rapat bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan segenap pemangku kepentingan di kelurahan yang bersangkutan, untuk menentukan nama kelurahan.

Anggota DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon mendukung rencana pemekaran lima kelurahan itu. Namun demikian pemerintah diminta melakukan kajian yang komprehensif.