Fraksi Demokrat Belu Pertanyakan Dana WTP 2020 dan APIP

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Selain soroti rasionalisasi dana JPS untuk 6.577 KPM, pengobatan gratis gunakan KTP, Fraksi Partai Demokrat DPRD Belu juga pertanyakan dana Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Demikian pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat Belu yang dibacakan Ketua Fraksi Frans Xaver Saka dalam sidang Paripurna dengan agenda nota kesepakatan pengantar keuangan perubahan APBD, Rabu (29/9/2021) malam.

Dikatakan, Fraksi Demokrat mempertanyakan kepada pemerintah terkait dana WTP tahun 2020 dan APIP sudah sejauh mana. Mengingat dana tersebut merupakan sumber pendapatan untuk membantu defisit yang sementara dialami Pemerintah Kabupaten Belu, karena itu mohon penjelasan.

Lebih lanjut, Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan Program Kegiatan Food Estate di Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak yang dianggap terancam gagal diakibatkan karena penyiapan lahan terkesan tidak siap.

Setelah penenaman bibit penyiraman tidak maksimal dan kurang pengawasan terhadap kegiatan tersebut, karena itu mohon penjelasan. Fraksi juga meminta kepada pemerintah agar sistim pencairan keuangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Belu dari LS dilakukan secara GU.

Terkait hal itu, Pemerintah Belu dalam jawabannya menjelaskan bahwa dana WTP tahun 2020 dan APIP bahwa dana tersebut secara khusus tidak ada. Namun menjadi bagian dari dana insentif daerah (DID). Dimana salah satu kriteria utamanya adalah opini atas LKPD Pemda (WTP) dan salah satu kriteria kinerjanya adalah indeks pencegahan korupsi yang menjadi salah satu tugas APIP di daerah.

Dari DID merupakan salah satu dana transfer umum dari pusat yang dialokasikan untuk memberikan insentif penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbankan atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait program food estate yang terancam gagal dijelaskan bahwa, Pemerintah tetap berupaya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk meminimalisir tingkat kegagalan tersebut.