Direktur Lakmas NTT Kritisi Penetapan Pasal Penganiayaan Terhadap Le Ray

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
“Sangat Aneh dan Terlalu Naif Jika Polisi dan Jaksa Tidak Jerat Le Ray dengan Pasal Percabulan dan Pemerkosaan”.
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Direktur Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil Nusa Tenggara Timur (Lakmas NTT), Viktor Manbait, SH, mempertanyakan profesionalitas jaksa dan penyidik Polres Timor Tengah Utara (TTU) dalam penanganan tersangka Le Ray.

“Sangat aneh dan terlalu naif, jika polisi dan jaksa tidak menjerat Le Ray dengan pasal percabulan dan pemerkosaan,’ demikian kritik Viktor Manbait, S.H, Rabu (10/03/2021).

Baca juga : Tahap Dua, Polisi Serahkan Tersangka Penganiayaan Le Ray, dan Barang Bukti Ke Jaksa

Menurut Manbait, penyidik Polres TTU dan jaksa penuntut umum tidak maksimal dalam upaya menjerat tersangka Le Ray dengan pasal percabulan dan pemerkosaan.

Padahal fakta-fakta secara jelas dan gamblang terungkap saat rekonstruksi perkara yang digelar penyidik Polres TTU, mengungkapkan tersangka Le Ray menculik BWA, anak gadis orang dari sebuah ruang kerja Pemred Suluh Desa di Kota Kefamenanu.

Kemudian menyekap BWA di sebuah kamar rumah jabatan Bupati TTU. Di kamar itu, tersangka Le Ray menganiaya, menyiksa dan melecehkan secara seksual korban BWA selama beberapa jam.

Selanjutnya melarikan korban BWA ke Perkebunan Pepaya milik Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt lalu memperkosa korban, dengan terlebih dahulu mengancam menganiaya pakai batu di kepala korban.

Dan saat itu korban menangis minta ampun dan memeluk kaki tersangka tapi tersangka tetap saja memperkosa korban.

Semua peristiwa dan fakta-fakta yang dialami korban BWA, lanjut Manbait, adalah rangkaian pidana yang satu dengan yang lainnya tidak berdiri sendiri. Namun memiliki hubungan kausalitas (sebab – akibat).

“Jadi sangat aneh dan lucu jika polisi dan jaksa mengklaim bahwa tidak terjadi pencabulan dan pemerkosaan. Meski mengakui telah terjadi penganiayaan,” tukas Manbait heran.

Jaksa dan polisi beralasan percabulan dan pemerkosaan tidak dianggap terjadi karena tidak memenuhi unsur-unsur pemaksaan. Apalagi tersangka dan korban pernah berpacaran dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri berkali-kali.

Dalam UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ungkap Manbait, suami dan istri sah sekalipun, bisa dipidanakan jika satu pihak memaksa melakukan hubungan seksual sementara partnernya menolak.

Dalam kasus Le Ray, sangat jelas sekali fakta hukum, tersangka menculik, menyiksa dan menganiaya korban baik secara fisik dan seksual di rumah jabatan Bupati TTU, bahkan memperkosa korban di kebun pepaya milik Bupati TTU.

“Di luar sana, mungkin masyarakat menilai yang buruk bahwa jaksa dan polisi telah bersekongkol untuk menyelamatkan Le Ray dengan dasar dan alasan hukum yang sangat konyol. Tapi saya tidak menyebut begitu ” dan tidak sependapat. Saya cuma menduga, jaksa dan penyidik polisi tidak maksimal bekerja dan kurang profesional saja”, pungkas Manbait.