Diduga Ada Mafia Perekrutan Guru Teko, DPRD TTU Akan Bentuk Pansus

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Kalangan DPRD TTU menduga ada mafia dalam proses perekrutan guru teko termasuk dalam proses perpanjangan SK kontrak bagi para guru teko. Karena itu dalam waktu dekat DPRD TTU akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengumpulkan bukti dari sejumlah fakta terkait masalah ini untuk diserahkan ke aparat penegak hukum.

“Harus bentuk Pansus untuk selidiki kasus dugaan mafia proses perekrutan guru teko di Kantor Dinas PPO Kabupaten TTU dan para pejabat terkait yang diduga terlibat,” jelas Theodorus Tahoni didukung Johanes Salem, saat menerima pengaduan para guru teko di Sidang Komisi III DPRD TTU, Senin (21/12/2020).

Pansus akan bekerja mengumpulkan bukti-bukti dari dari sejumlah fakta di lapangan terkait dugaan mafia tersebut.

“Nanti Pansus akan rekomendasikan untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diusut sampai tuntas. Mafia para pejabat berdasi itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya,’ tandas Tahoni.


Sementara Johanes Salem menegaskan selama beberapa tahun terakhir ini, DPRD TTU terutama Komisi lll selalu mendapat pengaduan tentang dugaan mafia perekrutan guru teko dan proses perpanjangan SK Guru Teko di Kabupaten TTU.

“Ada banyak pengaduan disertai bukti-bukti bahwa proses perekrutan guru teko dan proses perpanjangan SK Kontrak Guru Teko melanggar Peraturan Bupati TTU Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Operasi Penerimaan Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten TTU,” jelas Salem di hadapan para guru teko yang datang mengadu di Komisi III DPRD TTU, Senin (21/12/2020)
siang.

Untuk meluruskan masalah itu, ia setuju jika dibentuk Pansus untuk mengumpulkan bukti-bukti di lapangan terkait adanya mafia dalam proses perekrutan dan proses perpanjangan SK Guru Teko di Kabupaten TTU.

Sebelumnya diberitakan, tujuh guru tenaga kontrak (teko) daerah menulis surat pengaduan kepada Bupati Timor Tengah Utara (TTU). Sebab mereka belum menerima surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru kontrak di sekolah.


“Padahal kami sudah mengikuti prosedur seleksi perpanjangan guru tenaga kontrak TA 2020 dan melengkapi persyaratan administrasi serta mengikuti wawancara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati TTU Nomor 10 tahun 2012 Tentang Standar Operasi Penerimaan Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten TTU,” tulis tujuh guru itu dalam suratnya bernomor: 01.Guru Teko/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Tujuh guru yang menulis surat tersebut adalah Willibrodus Fahik,S.Pd, mengajar di SDN Oelbonak Kecamatan Biboki Tengah dengan jabatan sebagai Wali Kelas 3, Bernadina Leu, S.Pd, guru matematika pada SMPK St.Yoseph Maubesi-Insana, Krispina M Loin,S.Pd, guru wali kelas pada SDN Buta-Insana;

Berikutnya, Florida Anita Banu, S.Pd, guru wali kelas pada SDK Kiupukan 2; Maria Goreti Afeanpah, S.Pd, mengajar bahasa Indonesia dan menjadi guru wakili kelas 7 pada SMP Negeri Tublopo, Patrisia Romea, S.Pd, mengajar Bahasa Indonesia sekaligus menjadi guru wali kelas 9 pada SMPN Taloeb, di Kecamatan Bikomi Selatan dan Brigita Talul,S.Pd, bekerja sebagai Wali Kelas 3 pada SDK Tes.

Surat pengaduan yang sama juga dikirimkan kepada pimpinan DPRD TTU. Tembusan surat juga disampaikan kepada Menteri dalam negeri Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara di Jakarta, Kepala badan Kepegawaian Nasional RI di Jakarta, Ombudsman RI di Jakarta, Gubernur NTT di Kupang, Ombudsman Perwakilan NTT di Kupang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu dan pers.

Keterangan Foto : Tujuh guru teko serahkan surat pengaduan tentang nasibnya yang malang
akibat belum menerima SK Guru Teko 2020 di ruang Komisi III DPRD TTU