Pemkot Kupang Diminta Segera Tangani Gizi Buruk dan Stunting

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi IV DPRD Kota Kupang minta pemerintah Kota Kupang serius menangani masalah gizi buruk dan stunting di Kota Kupang. Permintaan Komisi disampaikan Anggota Komisi IV, Theodora Ewalde Taek saat digelar sidang perubahan dengan mitra komisi IV, Dinas Kesehatan Kota Kupang.

Sidang dipimpin ketua komisi IV, Maudy Dengah, yang dihadiri anggota Komisi, Jhon G Seran, Richard Odja, Diana O Bire, Theodora Ewalde Taek, Alfred Djami Wila, Yeki Feoh, Simon Dima dan Livingston Ratu Kadja. Hadir plt Asisten III, Thomas Dagang mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg Retnowati dan jajarannya.

Theodora Ewalde Taek mengatakan, Stunting dan gizi buruk, perlu berbicara dengan semua sektor terkait dan membagi tugas, stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan, secara spesifik harus ada pada beberapa dinas terkait.

Misalnya, kata Walde, OPD terkait yang perlu terlibat secara aktif untuk masalah stunting dan gizi buruk ini yaitu ketahanan pangan, Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, dan lainnya.

“Karena mengapa demikian, pola 1000 hari setelah kelahiran, menjadi tanggung jawab semua, agar anggaran untuk penanganan stunting ini juga ada manfaatnya dan dapat membantu masyarakat yang terdata, anak-anak yang masuk kategori stunting dan gizi buruk,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKB ini mengatakan, yang perlu juga diperhatikan adalah makanan tambahan yang diberikan oleh posyandu, jangan sampai diberikan dengan instan dan tidak memperhatikan gizi.

Ewalde Taek mengatakan, tatkala intervensi anggaran semakin bertambah untuk stunting dan gizi buruk, tetapi kenapa justru angkanya semakin meningkat. Hal ini menjadi pertanyaan bersama untuk dilakukan evaluasi ke depannya.

Sementara, ketua komisi IV, Maudy Dengah mengatakan, timbangan yang dipakai di posyandu juga masih menggunakan timbangan lama, yaitu dacing, sehingga perlu diperhatikan untuk diganti, agar anak-anak juga bisa mendapatkan fasilitas yang memadai.

“Jadi ini sangat penting untuk diperhatikan untuk didorong pada anggaran murni 2020 nanti, dan dinas harus melakukan perencanaan secara baik,” ujarnya.

Selain itu, Maudy menambahkan, ada beberapa kasus Yang dilaporkan Bahwa saat posyandu petugas memberikan makanan instan yang tidak sesuai dengan gizi anak sehingga perlu diperhatikan oleh dinas agar terus diawasi jangan sampai ada kader kader Posyandu yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

” Ada posyandu bukan memberikan bubur kacang namun memberikan kue pisang, hal ini sering terjadi, bagaimana gizi anak dapat dipenuhi jika makanan yang diberikan tidak memenuhi unsur gizi yang baik,” ujarnya.

Maudy Dengah, mengatakan, pemberian makanan tambahan atau PMT untuk satu posyandu sebesar Rp2.750, per bulan, jadi catatan untuk Puskesmas agar mengawasi para kader posyandu yang ada agar menjalankan program secara baik.



“Karena seharusnya anak balita diberikan makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan gizi, jangan asal-asalan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang , drg Retnowati mengatakan, posyandu merupakan tempat pelayanan masyarakat, dalam masalah stunting, Dinas hanya berperan sebesar 30 persen, dan perlu ada kerja sama dengan semua pihak. Kelurahan Manutapen juga menjadi Kelurahan contoh, dan perlu dilakukan peningkatan untuk semua kelurahan.

“Jadi perlu adanya tim untuk menyatukan visi dan misi untuk memberantas stunting di Kota Kupang,” ujarnya.

Retnowati menjelaskan, perlu dibedakan untuk kasus stunting dan gizi buruk karena kedua kasus ini berbeda penanganannya. Untuk gizi buruk dapat dilihat dari tinggi badan dan berat badan dan kekurangan gizi dalam waktu tertentu.

“Kemudian kalau masalah stunting adalah kekurangan gizi dalam waktu lama, dan diukur melalui tinggi badan dan umur. Jadi cara mengintervensi kedua kasus ini pun berbeda antara gizi buruk dan stunting,” ujarnya.

Dia menjelaskan, gizi buruk intervensi dan penanganan yang bisa dilakukan dalam waktu tertentu atau bisa dikatakan lebih cepat. Pemberian terapinya vitamin dan makanan tambahan yang bergizi. Pemberiannya juga akan dilihat dari napsu makannya, dan harus diintervensi secara rutin.

“Karena itu Dinas Kesehatan memberikannya setiap minggu untuk mudah dipantau dan melihat perkembangannya, anggaran untuk dianggarkan oleh dinas sesuai dengan data dan status gizi anak. Dan kenapa angka gizi buruk di kota Kupang meningkat dari tahun 2018 karena Kementerian Kesehatan mengeluarkan program sebagai pilar yaitu program Indonesia sehat pendekatan keluarga, jadi pendataan itu dilakukan dari rumah ke rumah, setiap keluarga didata dan dilihat juga kemampuan keluarga untuk menyelesaikan masalah gizi ini, sehingga datanya meningkat karena banyak keluarga yang tidak membawa anaknya ke Posyandu sehingga Terlewatkan atau tidak terdata,” ujarnya.

Dia mengatakan, dari data gizi buruk ini ada beberapa yang masih dalam usia 1000 hari kelahiran atau sekitar 6 bulan lebih, stunting merupakan kekurangan gizi yang terjadi dalam masa perkembangan 2 tahun atau 1000 hari kelahiran maka akan terjadi gagal pertumbuhan otak.

“Apa bila pada bayi balita 6 bulan sudah mengalami gizi buruk akan terjadi bodoh permanen, dan jika sudah lewat dari 1000 hari kelahiran maka Penanganannya akan sulit karena sudah melewati masa perkembangan atau pembentukan otak,” ujarnya.

Selain itu, untuk insentif tenaga atau kader Posyandu masuk dalam kategori bahan sehingga ada di badan keuangan dan Aset daerah Kota Kupang. Jadi Dinas Kesehatan murni mengisi kegiatan Posyandu karena Posyandu merupakan milik masyarakat dan menjadi tanggung jawab beberapa sektor salah satunya Dinas Kesehatan.

“Jadi Posyandu tidak murni punya Dinas kesehatan sendiri,” ujarnya.

Dia menjelaskan, masker kain yang diadakan dari anggaran itu sebanyak 147.890 masker, sampai dengan saat ini pemakaiannya sudah mencapai 142.968, masih tersisa 4.330 lembar masker.