Petahana Diwajibkan Cuti Bila Maju Sebagai Calon Pada Pilkada 2020

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota mewajibkan petahana/incumbent melakukan cuti di luar tanggungan negara termasuk menggunakan fasilitas negara, rumah jabatan, kendaraan dan lain sebagainya.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 2020.

“Untuk pencalonan pilkada ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Belu Andreas Parera ketika dihubungi media kemarin.

Dijelaskan, dalam peraturan tersebut khususnya pasal 4 huruf R menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.

Dijelaskan, aturan lama mereka cuti pada hari H namun berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 mereka cuti sepanjang masa kampanye sejak tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 dengan terlebih dahulu mengajukan cuti tertulis.

“Karenanya apabila di Kabupaten Belu, Bupati dan Wakil Bupati Belu juga sama-sama maju sebagai calon maka pihak Bawaslu Belu akan bersurat untuk mengingatkan segera mengajukan surat cuti,” ucap Parera.

“Itu wajib karena menjadi salah satu persyaratan. Kalau tidak menandatangani surat ini maka gugur disyarat calon,” sambung dia.

Lanjut dia, jika izin cuti sudah dikeluarkan maka tanggal 26 September dan seterusnya masih di rumah jabatan atau sebagainya yang terkait, calon petahana itu melanggar penggunaan fasilitas negara dengan ketentuan peraturan Dalam Negeri nomor 74 tentang cuti diluar tanggungan Negara.

Dijelaskan, dengan cuti yang dilakukan juga maka berdasarkan surat Mendagri dan surat Gubernur nomor Pem.131/II/118/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 menyatakan akan adanya penunjukan pjs yang diangkat
dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai selesai melaksanakan cuti kampanye.

Tambah Parera, kaitan waktu tahapan di terangkan bahwa pendaftaran calon baru akan dilakukan pada tanggal 4-6 September 2020 diikuti penetapan calon pada tanggal 23 September kemudian penarikan nomor urut tanggal 24 September dan selanjutnya tanggal 26 September 2020 dimulainya masa kampanye.

Untuk diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan surat dengan nomor Pem.131/II/118/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 tentang hal cuti kampanye Pilkada tahun 2020 kepada 9 Bupati di NTT yang daerahnya melakukan pemilihan Kepala Daerah yaitu Sabu Raijua, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Barat, Manggarai dan Ngada.



Dijelaskan bahwa, dalam surat tersebut menjelaskan bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka telah ditetapkan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

Untuk itu, disampaikan kepada Bupati yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 hal-hal sebagai berikut :
Pertama, petahana selama masa kampanye menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada
daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan :
a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara
b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya

2. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 8 menyebutkan bahwa “dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b, dikecualikan”:
a) Gaji pokok;
b) Tunjangan jabatan;
c) Tunjangan keluarga;
d) Tunjangan beras;
e) Tunjangan kesehatan;
f) Tunjangan kecelakaan kerja; dan
g) Tunjangan kematian.

3. Persyaratan pengajuan cuti kampanye adalah sebagai berikut:
a) Surat usulan cuti kampanye Kepada Gubernur NTT;
b) Surat pendaftaran pasangan calon pada KPU setempat.

4. Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/487/SJ, tanggal 21 Januari 2020 Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020, dijelaskan bahwa:
a) Pada saat Kepala Daerah menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye, maka Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah;
b) Pada saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan mengikuti kontestasi dalam Pilkada dan melaksanakan
cuti di luar tanggungan negara, maka ditunjuk pjs yang diangkat dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai selesai melaksanakan cuti kampanye.

5. Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang tidak mengikuti Pilkada, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

6. Untuk kelancaran proses administrasi, disarankan agar para Bupati/Wakil Bupati yang akan melaksanakan Cuti Di Luar
Tanggungan Negara dapat menyampaikan usul cuti paling lambat tanggal 8 September 2020 kepada Gubernur NTT untuk mendapatkan persetujuan Cuti.