Raih WTP 2019, Pemkab Belu Dapat Bonus DID Rp42 Miliar

Bagikan Artikel ini

Atambua, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu dibawah kepemimpinan Bupati, Willybrodus Lay dan Wakil Bupati, J. T Ose Luan kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019.

Terhadap prestasi WTP itu, Pemda Belu berhak mendapatkan bonus Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp42 milyar. Sebelumnya, Pemkab Belu juga meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2018 silam.

Demikian Penjabat (Pj) Sekda Belu, Marsel Mau Meta kepada media saat dihubungi media, Selasa (28/07/2020) kemarin.

Dikatakan, dengan adanya DID tersebut, Pemda Belu sangat tertolong saat adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19.

“Tahun 2020 ini kalau tidak anggaran kita hancur, kita ditolong dengan DID yang tadinya Rp42 milyar tetapi karena Covid-19 dialihkan lagi sekitar Rp5 milyar, jadi tinggal Rp37 milyar,” ujar Marsel yang juga Kepala BPKAD Kabupaten Belu itu.

Dituturkan, jika saja Pemda Belu tidak meraih WTP dan tidak diganjar DID Rp42 miliar, pihaknya akan sangat mengalami kesulitan karena deficit anggaran, apalagi Pemda Belu juga menggelar Pilkada yang membutuhkan anggaran.

“Kalau tidak ada DID bisa dibayangkan, Pam Pemilu butuh dana, kemudian Bawaslu butuh dana, KPU butuh dana, mau ambil uang dari mana. DAK kita sudah tidak ditransfer, DAU kita sudah dipotong karena refocusing dari Pemerintah Pusat akibat PMK35,” papar Marsel.

Dijelaskan, Pemda Belu juga mendapat DID sebesar Rp2 milyar lantaran menang Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 tahun 2020 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Benar-benar tertolong. Situasi new normal ini DID kita pulang lagi Rp2 Milyar karena kita menang lomba. Walaupun DID itu sudah ada juknis penggunaannya, tetapi kan kita bisa siasati, yang tadinya DAU sudah kita save tapi cabut lagi, kita save lagi dari DID, DAU bisa digunakan untuk hal lain,” ucap mantan Kadis Perhubungan Belu itu.

Lebih lanjut Kepala BPKAD itu mengemukakan, ditengah wabah virus corona, anggaran Pemda Belu hasil refocusing untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19 di Kabupaten Belu sebesar Rp130 milyar.



“Kita hilang anggaran cuma-cuma dari realokasi dan recofusing itu Rp130 milyar, Rp127 miliar hasil dari PMK35, Rp3 miliar lebih itu dividen Bank NTT. Kemudian di SKB Menteri Keuangan dan Mendagri itu diminta 50% belanja barang dan jasa harus diambil, realokasi, kemudian 50% belanja modal harus diambil untuk membiayai Covid, biaya Covid kita Rp73 miliar lebih,” ungkap dia.

Sebab lanjut Marsel, kita tidak tahu Covid ini kapan berakhir, Rp15 M kita cadangkan untuk kesehatan sesuai dengan SKB, Rp25 M untuk JPS, kemudian Rp33 M lebih untuk pemulihan ekonomi.

“Ini sejalan dengan Permendagri terbaru Nomor 39 yang mengatur pemulihan ekonomi itu dapat digunakan untuk belanja pangan diserahkan untuk mereka yang terkena dampak. Lalu penguatan modal bagi UMKM dan usaha kecil lainnya yang terdampak dan pemulihan ekonomi lainnya yang kita terjemahkan itu membuat padat karya untuk menjawab tenaga kerja yang di PHK dan di rumahkan,” terang Marsel.

Ketika ditanyai apakah penggunaan DID sebesar Rp42 miliar itu, dikatakan bahwa, anggarannya digunakan untuk kategori kesehatan fiscal dan pengelolaan keuangan daerah Rp26 miliar lebih, pelayanan dasar public bidang pendidikan Rp9,5 miliar lebih dan kategori pelayanan umum pemerintahan sebesar Rp1 miliar lebih.

“DID untuk tiga kategori itu, bukan untuk infstruktur. Kalau Belanja infrastruktur itu perintah undang-undang bahwa harus 25% dari APBD,” terang dia.

Terkait prestasi WTP yang diraih Pemda Belu secara berturut-turut, Marsel mengatakan bahwa WTP adalah wujud ketaatan pihaknya menjalankan pemerintahan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Tambah dia, setiap kita menjalankan pemerintahan itu, ada standar akuntansi pemerintah yang harus ditaati, dan itu kewajiban, kewajiban yang harus ditaati oleh semua Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemerintahan, pengelolaan keuangan ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

“Tidak semua daerah bisa memenuhi kewajiban ini, saya tidak sebut ini prestasi, bahwa dua tahun berturut-turut ini setelah hasil pengelolaan keuangan 2016 diperiksa 2017 kita masih ada 5 akun pengecualian, 2017 ke 2018 tinggal 1 akun pengecualian,” ungkap dia.

“Sebagai kepala keuangan, saya beruntung pada bupati yang saat ini ketika saya menyampaikan bahwa kita harus save anggaran untuk melakukan recount terhadap aset yang menjadi persoalan dan disetujui Bupati, ketika tahun 2018 diperiksa tahun 2019 kita WTP,” sambung Marsel. (YB/Advetorial-Dinas Kominfo Belu)