Puluhan Guru PNS dan Komite di Manggarai Berunjuk Rasa Tuntut Keadilan

Bagikan Artikel ini

Laporan Alvaro S. Marthin
Ruteng, NTTOnlinenow.com – Isak tangis pecah mewarnai aksi unjuk rasa puluhan guru di SMKN 1 Wae ri’i, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan gabungan antara guru PNS dan Komite di sekolah itu, Senin (13/7/2020).

Unjuk rasa itu merupakan aksi solidaritas menuntut keadilan pada pihak sekolah.

Pasalnya manajemen pengelolaan sekolah tidak transparan, gaji guru komite di sekolah itu hanya sebesar 150 ribu hingga 200 ribu rupiah perorang selama masa pandemi covid-19, serta mendapat perlakuan kasar, seperti sering dimarah-marah, di intimidasi dan umpatan dari kepala sekolah. Selain itu, 5 orang tenaga kependidikan di sekolah itu juga dipecat sepihak tanpa prosedural, diantaranya, 2 orang guru komite dan 3 orang pegawai sekolah.

Unjuk rasa yang dipimpin oleh koordinator, Fransiskus Jehoda, itu juga mendesak Gubernur NTT dan Kepala Dinas Provinsi NTT untuk segera memberhentikan kepala sekolah dari jabatannya karena dianggap terlalu otoriter dan tidak mampu memimpin.

Pengunjuk rasa rela berjalan kaki sejauh kurang lebih 1 kilo meter dari titik kumpul menuju sekolah. Tiba di sekolah mereka tidak di ijinkan masuk oleh aparat kepolisian yang berjaga dan jalan masuk ditutup menggunkan balok kayu.

Puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap terlihat serius berjaga-jaga disekitarnya untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tersebut. Isak tangis para guru-guru itu pecah mewarnai aksi unjuk rasa saat sejumlah guru-guru membacakan puisi secara bergantian yang berjudul “Wai Penguasa”.

Aksi unjuk rasa puluhan Guru SMKN 1 Wae ri’i itu menjadi tontonan warga sekitar. Warga memadati jalan masuk dan disekitar area unjuk rasa.

Koordinator unjuk rasa, Fransiskus Jehoda, kepada wartawan mengatakan aksi ini merupakan bentuk solidaritas sebagai ungkapan keperihatinan atas perlakuan yang tidak adil dan berperikemanusiaan yang dialami oleh guru komite di sekolah itu yang hanya digaji sebesar 150 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah selama masa pandemi covid-19 ini, sementara beban tugasnya begitu besar. Menurutnya, gaji sebesar itu tidak bisa menghidupkan keluarga dan keperluan di sekolah.

Pengunjuk rasa mengancam akan mogok mengajar hingga tuntutannya diakomidir dan mendesak Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Kepala Dinas Provinsi untuk segera turun tangan atasi masalah tersebut.

“Selama ini 100 persen guru-guru melaksanakan tugas pembelajaran daring dan itu tentu membutuhkan biaya,” tukas Jehoda.



Jehoda juga mengungkapkan ada praktik kerja yang tidak beres yang dilakukan oleh Kepsek. Diantaranya, bisnis seragam sekolah dengan para siswa baru sebesar Rp1 juta per siswa dan uang komite Rp600 ribu sebagai syarat utama masuk sekolah.

Aturan itu menurutnya tidak bijak. Sebab tidak mempertimbangkan situasi covid-19 ini.

Sementara sampai saat ini, lanjut Dia, masih banyak para siswa yang belum mendapatkan seragam sekolah.

“Sampai sekarang kelas XI dan XII belum mendaptakan seragam sekolah dan sepatu,” ujarnya.

Dugaan lainnya adalah bisnis barang bekas sperti mesin foto kopi dan pom bensin mini, sebutnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN I Wae Ri’i, Yus Maria D Romas, membantah semua tudingan para guru tersebut.

Menurutnya, gaji yang diterima oleh para guru-guru komite itu berdasarkan kinerja.

“Kita punya perhitungan gaji itu berdasarkan kinerja guru tersebut. Karena dimasa pandemi covid ini ada kencendrungan para guru hanya memberikan tugas saja kepada siswanya,” jelas Kepsek Yus Maria D Romas.

Sedangkan terkait pemberhentian tenaga kependidikan, itu berdasarkan hasil musyawarah.

“Itu tidak benar. Guru-guru yang diberhentikan itu berdasarkan perundingan bukan sepihak. Saya panggil dia disini karena sekarang libur covid jadi tidak ada KBM. Sementara tanta kerja sambil berjualan kue disini untuk menambah penghasilannya,” terangnya lagi.