Kemenkumham NTT Sayangkan DP3A Belu dan Lembaga Pendamping Tak Proaktif Kasus Pemerkosaan

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Devisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Propinsi NTT sayangkan sikap tidak proaktif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Belu, pihak Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Belu dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Belu dalam mendampingi dan mengadvokasi kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis dibawah umur yang dilakukan oleh tiga pemuda pada bulan Juni 2019 lalu.

“Saya sangat menyayangkan kalau sampai dinas DP3A dan Lembaga Pendamping lain tidak proaktif. Apalagi mereka yang dampingi, kan mereka adalah lembaga pemerintah yang tugasnya melindungi perempuan dan anak,” ungkap Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Propinsi NTT, Mercyana Djone ketika ditemui media usai melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas II B Atambua, Kabupaten Belu, Kamis (26/09/2019).

Terkait itu Djone meminta kepada pihak DP3A, P2TP2A dan Peksos Dinas Sosial Kabupaten Belu untuk proaktif mengadvokasi kasus ini dengan menanyakan perkembangan proses hukum kasus ini hingga tuntas.

Dikatakan, jangan sampai dalam kasus ini lembaga pemerintah yang bertugas melindungi perempuan dan anak di Belu hanya sebatas melaporkan ke pihak Kepolisian, namun tidak ada tindaklanjut dalam mengawal proses hukum lebih lanjut.

“Jangan sampai teman-teman pendamping hanya selesai di melapor. Harus bertanya kasus ini kendalanya dimana pendamping harus bertanya. Dan polisi harus memberitahukan, itu ada dalam peraturan kepolisian,” ujar dia.

Lanjut Djone, apabila dalam pendampingan ada kendala dalam perkembangan proses hukum kasus ini silakan datang ke Layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Polda NTT juga ke Kanwil Kemenkumham Propinsi NTT.

Dia meminta kepada lembaga pendampingi untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dalam penegakkan hukum sehingga ada efek jera terhadap para pelaku. Sebab, kasus pemerkosaan atau pelecehan seks terhadap anak baik dilakukan oleh pelaku yang juga seorang anak maupun orang dewasa adalah tindakan kriminal murni yang harus diselesaikan di meja hijau (pengadilan,red).

“Untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak (pelaku anak maupun dewasa) itu bukan delik aduan, itu kriminal murni. Barang siapa melihat, mengetahui itu wajib laporkan ke pihak yang berwenang. Dan tidak bisa dilakukan penyelesaian secara diversi (diluar peradilan), boleh dilakukan tapi tidak mengesampingkan proses hukum positif untuk penegakkan hukum. Ini kriminal murni, proses penegak hukumnya harus tetap jalan,” tandas Djone.

Seperti yang diberitakan salah satu media online di Belu, seorang pelajar sebut saja mawar (15) diperkosa oleh tiga orang pemuda yang berinisial AC, AF alias A/G dan B di sebuah gubuk kosong dekat Tempat Pelelangan Ikat (TPI) Atapupu, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatassn RI-RDTL pada Selasa, (04/06/2019).

Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort (Polres) Belu didampingi Staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Belu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu, pada Jumat (14/09/2019).

Selain itu, korban juga didampingi Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Kabupaten Belu. Namun, usai dilaporkan ke pihak perlindungan perempuan dan anak serta Kepolisian setempat, penanganan kasus pemerkosaan itu terkesan berjalan ditempat atau tidak ada kejelasan proses hukum lebih lanjut hingga kini.