Yabiku NTT, Implementasi Perda TTU 14/2016 tentang KDRT Belum Optimal

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Implementasi Perda TTU 14/2016 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum optimal.
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Hal tersebut disampaikan Antonius Efi, Direktur Yayasan Bife Amnaut Kuan (Yabiku) NTT di sela – sela kegiatan Diskusi Publik yang bertajuk “Mendalami Faktor Penyebab dan Proses Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di di desa Maubesi Kecamatan Insana Tengah yang berlangsung di aula Kantor Desa Maubesi pada Jumat [09/08].

Padahal menurut Efi, Perda TTU 14/2016 sebenarnya telah tercantum kelembagaan untuk mencegah hingga menangani kekerasan terhadap perempuan.

“Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah mengatur tentang penanganan korban maupun pelaku KDRT. Dalam lingkup kabupaten Timor Tengah Utara(TTU), sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan (Perda TTU 14/2016 ). Dalam Perda TTU 14/2016, sebenarnya telah tercantum kelembagaan untuk mencegah hingga menangani kekerasan terhadap perempuan. Sayangnya, implementasi Perda TTU 14/2016 tersebut belum optimal,” Ungkap Efi.

Untuk hasil riset dan advokasi Yabiku NTT di desa Maubesi, data kasus kekerasan yang diperoleh semakin tinggi dalam tiga tahun terakhir. Bahkan tertinggi kedua dari desa Kuanek kecamatan Bikomi Tengah.

“Jenis kasus KDRT yang terjadi di desa Maubesi sangat bervariasi, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Tahun 2015 terdapat 1 kasus KDRT yang korbannya mengalami kekerasan fisik. Tahun 2016 meningkat menjadi 5 kasus, korbannya mengalami kekerasan fisik dan 3 kasus KDRT yang korbannya mengalami kekerasan psikis dan fisik,” beber Efi pada media ini.

Salah satu penyebab meningkatnya kasus KDRT yang dibahas dalam diskusi publik di desa Maubesi yakni KDRT masih dianggap sebagai sebagai urusan privat/pribadi. Yang mana dijelaskan Efi, warga enggan memberikan pertolongan kepada korban atau melaporkan KDRT yang disaksikannya.

“Warga yang menyaksikan KDRT cenderung enggan memberikan pertolongan kepada korban atau melaporkan KDRT yang disaksikannya kepada pihak berwenang lantaran tidak mau terlibat. Bahkan korban maupun keluarga korban masih menganggap kekerasan yang dialami bukan sebagai hal serius, melainkan hanya persoalan keluarga yang cukup diselesaikan melalui mediasi keluarga”, demikian Efi.

Maka berdasarkan fakta permasalahan di atas, Yabiku NTT merekomendasikan 3 hal sebagai berikut, Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), perlu memastikan implementasi program dan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat Perda TTU 14/2016 terutama pada Bab V bagian ke satu tentang kewajiban.

Pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), perlu mengadvokasikan kepada semua desa di kabupaten TTU untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di desa.

Pemerintah dalam hal ini Dinas P3A perlu mengembangkan program peningkatan kapasitas teknis pendampingan kasus bagi pengada layanan, antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi(Disnakertrans), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Polres Program Peningkatan Kapasitas Teknis Pendampingan kasus yang mencakup Pengaduan kasus, Investigasi kasus, konseling, penanganan kasus dan pendokumentasian kasus.

Harapan Efi, 3 butir rekomendasi itu dapat dijalankan Pemda TTU demi meminimalisir kasus KDRT yang makin meningkat.

“Jika tiga butir rekomendasi tersebut dijalankan, maka semua kasus KDRT yang terjadi di desa akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dapat diselesaikan secara litigasi dan non – litigasi sehingga memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan dapat meminimalisir kasus KDRT,” harap Efi.

Dalam Diskusi Publik tentang KDRT di desa Maubesi, Antonius Efi didampingi Kepala Desa Maubesi, Vinsentius Fomeni dan Kasipem kecamatan Insana Tengah, Marselinus Fabinudin.

Sementara peserta diskusi yang terlibat berjumlah 60 orang, perwakilan dari unsur Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Kecamatan, Paralegal Desa, Bidan di desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda.