Komisi V Sesalkan Sikap TPAD Alokasi Anggaran PON

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto menyatakan, dirinya sangat sesalkan sikap dan keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan dewan yang hanya mengalokasikan anggaran untuk KONI dalam rangka keikutsertaan NTT dalam ajang PON 2020.

Jimmi sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (26/7/2019).

Jimmi menjelaskan, dalam rapat pembahasan di tingkat komisi bersama mitra, disepakati dana hibah untuk KONI dalam rangka pelaksanaan pra PON sebesar Rp5 miliar. Dana yang disepakati itu jauh dari usulan KONI sebesar Rp23 miliar. Besaran dana itu untuk membiayai 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada ajang PON 2020.

“Kita putuskan anggaran sebesar itu karena sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun dalam perjalanan bisa ditambah karena PON belum digelar,” kata Jimmi.

Ironisnya, lanjut Jimmi, dalam pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD yang dihadiri sekretaris daerah (Sekda) sebagai ketua tim TAPD, hanya disepekati penambahan Rp2 miliar. Alasannya, di rekening KONI masih ada dana yang belum terpakai sebesar Rp30 miliar. Padahal dana dimaksud sudah ada pos pembiayaan yang sudah dianggarkan tapi belum digunakan.

“Sayangnya, sekda sebagai ketua TAPD tidak paham dengan sistem keuangan yang ada di KONI,” ungkap Jimmi.

Dia menyatakan, semestinya pemerintah dalam hal ini TAPD terlebih dahulu memanggil KONI melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas bersama guna dilakukan rasionalisasi anggaran.

Namun yang terjadi, lanjut dia, sekda secara sepihak menetapkan anggaran dan menentukan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Jumlahnya bukan 14 sesuai hasil rapat di tingkat KONI tapi jumlahnya hanya sekitar lima cabang olahraga.

“Keputusan seperti ini sangat melukai masyarakat olahraga di NTT, apalagi para atlet yang akan diutus mewakili NTT sudah melakukan berbagai persiapan dan latihan,” papar Jimmi.

Jimmi berargumen, dengan sikap sekda dan didukung pimpinan dewan, maka peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan olahraga yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu boleh dibilang mandul. Ini memperlihatkan sikap pemerintah yang menganaktirikan olahraga.

“Akan sangat menyakitkan mereka yang sudah melakukan berbagai persiapan dan latihan, terpaksa dibatalkan karena anggaran yang dialokasikan sangat kecil dan hanya diikuti sekitar lima cabang olahraga,” tandas Jimmi.