Terkesan Asal Dibangun, Sumur Bor di Kantor DPRD Belu Mubazir

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Sumur bor yang terletak di belakang gedung Kantor DPRD Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL terkesan asal dibangun.

Pembangunan sumur bor dimaksud guna memenuhi kebutuhan pihak Setwan Belu serta warga sekitar lokasi sumur bor tersebut.

Namun, fakta yang terjadi pasca dibangun pihak Setwan Belu serta warga sekitar lokasi tidak menikmati sumur bor hingga saat ini, justru membeli air tangki.

Disaksikan media sejak beberapa pekan lalu, nampak sebuah selang hitam mengalir ke perkantoran Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua. Sementara jaringan pipa ke gedung Dewan tidak nampak.

Informasi yang dihimpun di Kantor Dewan, selama ini pihak Setwa hanya mengandalkan kendaraan air tangki untuk kebutuhan. “Iya benar selama ini beli air tangki,” ujar Plt Setwan Belu, Ida Mau Luan saat dikonfirmasi pekan lalu.

Terpisah Anggota DPRD Belu, Marthen Nai Buti kepada media pekan lalu mengatakan, sumur bor yang ada di belakang Kantor mubazir. Selama ini Setwan Belu tidak menikmati air sumur bor justru membeli air tangki.

Dikatakan, dirinya sempat menolak rencana pembangunan sumur bor di belakang gedung Dewan pada sidang tahun 2017 lalu.

Sementara itu Bupati Belu, Willybrodus Lay saat dikonfirmasi kemarin usai pembukaan sidang I tahun 2019 mengatakan, air sumur bor mau ke Perizinan atau Setwan pemanfaatannya diharapkan cukup.

Tapi setelah pengoboran debitnya kecil. Kalau dia debitnya besar warga semua bisa manfaat, tapi debitnya kecil sekali,” ujar dia.

Saat disinggung Anggota Dewan menolak pembangunan sumur bor, jelas Lay sumur bor yang dibangun ini untuk kepentingan masyarakat kebutuhan dan kita cek yang ada air kan disini.

Saat disiggung DPRD sendiri tidak pernah nikmati justru membeli tangki. “Kalau dorang tidak mau pakai masa kau tanya ke saya, iya toh,” jawab Lay ketus.

Diberitakan sebelumnya pada sidang III tahun 2017 DPRD Belu, Selasa (14/11) Anggota DPRD Belu Marthen Nai Buti dari Fraksi Gerindra mengatakan tegas menolak rencana pembangunan sumur bor tersebut. Pasalnya rencana tersebut tidak sesuai dengan kondisi di wilayah saat ini yang sedang dialami warga.

“Tidak relevan jika DPR membangun sumur bor, karena saat ini masyarakat Belu sedang kesulitan air bersih,” tegas Marthen.

Kaitan dengan hal itu, Naibuti yang juga sebagai Ketua Komisi I DPRD Belu mempertanyakan dari mana usulan rencana pembangunan sumur bor di belakang Kantor DPRD Belu. Akui dia, memang sudah di bahas dan perubahan sudah habis.

Dirinya mengetahui soal itu. Mungkin dirinya kurang informasi. Sebab dalam pembahasan kemarin, dirinya tidak mengetahui karena kemungkinan dibahas di Komisi lain dan di banggarpun tidak muncul karena dirinya juga bukan di banggar.

“Saya mau tanya, usulan untuk bor air di kantor DPRD Belu ini usulan muncul dari mana. Apakah usulan dari Musrenbang, atau secara teknis Pemerintah punya perencanaan tersendiri ataukah ada anggota DPR yang punya usulan itu?,” tanya Naibuti.

Terkait itu, Naibuti kembali tegas meminta agar rencana pengeboran sumur dipindahkan dari Kantor Dewan. Sebab dalam wilayah kecamatan Kota masih terdapat lokasi lain yang bisa dibangun sumur bor.

“Secara teknis saya tau aturannya. Itu bisa digeser dan itu tidak salah. Itu Pemerintah biasa lakukakan dan tidak salah, yang penting tidak di Kantor Dewan, dan saya mohon dimengerti,” kata Naibuti.

Tambah dia, apabila pengeboran sumur itu untuk kepentingan taman kota dan lapangan umum bisa dibor di lokasi tersebut.

Sementara itu, Anggota DPRD Melki Lelo dari Fraksi PKS meminta kepada Dinas teknis agar melakukan survey ke tempat-tempat masyarakat dalam wilayah Belu yang saat ini kesulitan air bersih.

Dikatakan, di wilayah Belu masih terdapat banyak masyarakat yang kesulitan air bersih setiap musim kemarau, tidak saja yang ada di kota tapi juga di daerah-daerah pelosok. “Ini satu kelemahan buat Pemerintah Belu, juga catatan buruk untuk kita semua. Ada masyarakat yang sangat butuh air bersih, kita bawa lagi sumur bor taruh disini,” ketus Lelo.

Terpisah, Agus selaku pelaksana saat dikonfirmasi media menyebutkan, sumur bor di belakang gedung DPRD yang dikerjakan 1 paket untuk 3 titik dengan jumlah anggaran 900 juta yang bersumber dari APBD.