Syarifuddin Amri Terpilih Jadi Ketua PMII Cabang Kupang
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Syarifuddin Amri, terpilih sebagai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kupang Periode 2019-2020 pada Konferensi Cabang (Konfercab) X PMII Kupang, Senin (8/7/2019).
Amri sapaan untuk Syarifuddin Amri menggantikan Hasnu Ibrahim setelah melewati proses Konfercab X PMII Kupang yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 5-8 Juli 2019 dengan tajuk “Restorasi Kepemimpinan Melalui Pendidikan Kaderisasi, Sebagai Wujud Pengabdian Terhadap Negeri, Dalam Mencapai Insan Mujahid”.
Dalam paparan visi-misinya, Amri menyatakan sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan oleh warga PMII untuk kepengurusan periode 2019-2020. Pertama, menanamkan jiwa- jiwa perjuangan kepada anggota dan kader PMII Cabang Kupang.
Kedua, menanamkan nilai-nilai yang dianut PMII agar ke depannya tidak ambigu terhadap pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ketiga, menanamkan jiwa ideologi Al Sunnah wal jama’ah, ideologi nilai dasar pergerakan agar dijadikan sebagai landasan kebijakan serta pergerakan mahasiswa Islam Indonesia.
“Karena PMII hadir bukan atas dasar keorganisasian akan tetapi PMII hadir atas dasar kemaslahatan masyarakat (kemaslahatan ummat ) yakni nusa dan bangsa,” sebut Amri.
Dia berharap, ke depannya PMII Kupang menjadi wadah aspirasi masyarakat, sebagai wadah bagi masyarakat menyampaikan informasi terkait kejanggalan yang ada dalam kesehariannya, terutama menyangkut adanya ketidak stabilan atau ketidakberpihakan pemerintah.
“PMII sebagai organisasi kemahasiswaan Islam terbesar di bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi Islam ahlussunnah wal jamaah, supaya kader-kader PMII bisa menyalurkan hakikat dari pada ahlussunnah wal jamaah di bumi Flobamorata,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Amri menyampaikan pandangan PMII dan menyoroti sejumlah persoalan yang ada di NTT. Seperti praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kebijakan pemerintah yang belum pro rakyat, radikalisme dan persoalan lainnya.
“PMII berharap, kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri, bukan meningkatkan ekonomi dari pada kepentingan pemerintah atau kapitalisme lainnya,” tandas Amri.
