Pasca Pilpres Direktorat Relawan Jokowi-MA Bentuk Wadah Bersama

Bagikan Artikel ini

Jakarta, NTTOnlinenow.com – Wacana pembentukan wadah bersama guna memayungi ratusan organ relawan baik yang terdaftar di Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) maupun yang berdiri sendiri seperti Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) yang dibentuk oleh simpatisan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. ARJ yang dimotori Aidil Fitri dalam releasenya tercatat 888 organ se Indonesia. Data relawan yang teregistrasi di Direktorat Relawan TKN 1.800 organ.

Menurut Ketua Aliansi Relawan Jokowi (ARJ), gagasan tersebut hal yang normative dan baik-baik saja. Hal yang sama pernah dilakukan di tahun 2014 namun tidak berjalan, mudah-mudahan gagasan yang lahir dari Direktur Relawan TKN bisa didukung oleh semua elemen.

Wacana pembentukan wadah bersama relawan ini terungkap dalam Silahturahmi Nasional Relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di bilangan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Maman Imanulhaq Direktur Relawan TKN menyebut pihaknya sepakat untuk membentuk Sekretariat Bersama Koordinator Relawan guna memfasilitasi relawan dalam mengawasi kinerja pemerintah ke depan.

“Kami sepakat dalam pertemuan ini untuk membentuk Sekretariat Bersama Koordinator Relawan. Dimana saya ditunjuk sebagai koordinator dan ada beberapa menjadi Dewan Pengarah. Ketua Dewan Pengarahnya adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi,” ujar Maman Imanulhaq kader PKB yang terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2019-2024.

Pertemuan relawan yang teregistrasi di Direktorat Relawan TKN pasca Pilpres kali ini bekerjasama dengan Tim Bravo 5 DKI Jakarta. Pertemuan kali ini sengaja dibatasi, jika tidak tentu ruangan yang tersedia tidak memadai. Untuk itu Maman berencana pasca pengumuman hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), dirinya berencana mengahadirkan Presiden Jokowi dalam Silatnas Relawan dalam jumlah yang lebih besar.

Menurut Maman tugas relawan kedepan sangat berat, disamping mengawal program pemerintah, relawan bertugas mendekatkan Jokowi dengan rakyat, bukan berdesak-desak untuk mendekati Jokowi, karena pasca putusan MK Jokowi bukan hanya menjadi presiden relawan 01 namun presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua Tim Bravo 5, Jenderal TNI (pur) Fachrul Razi, dalam sambutannya menilai Sekretariat Bersama ini penting untuk mengungatkan para relawan yang merasa menjadi orang penting sehingga dapat mengacaukan program pemerintah.

“Tidak boleh ada relawan seolah-olah menjadi orang penting. Kemudian bisa mempromosikan orang atau mempromosikan dirinya menjadi pejabat. Relawan bukan itu. Relawan betul-betul rela bekerja memenangkan pak Jokowi-Ma’ruf Amin dan rela bekerja untuk mendukung pemerintahan khususnya dalam persoalan radikalisme, persoalan anti pancasila, persoalan khilafah dan sebagainya”, tutur Fachrul Razi.

Mengacu pada pengalaman sebelumnya Ketua Umum Bravo 5 ini menyampaikan sedikit unek-uneknya, karena dari pengalaman yang lalu-lalu, pada saat tidak mendapat apa-apa, relawan justru menjadi hama didalam berjalannya pemerintahan pak Jokowi,” tegas mantan Wakil Panglima TNI kelahiran Banda Aceh 71 tahun silam hadir bersama sejumlah mantan Jenderal dari Barvo 5, Letjen (pur) Suadi Marasabesi, Letjen (pur) Sumardi, Mayjen TNI (purn) Heriyono Harsoyo, Laksamana TNI (purn) Marsetio.

Sementara itu Bravo 5 yang sudah terbentuk di 34 propinsi dan beberapa Negara seperti Timur Tengah, Amerika, Eropa dan Australia kedepan akan berubah menjadi organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk membantu tugas pemerintah.

Menanggapi pembentukan wadah bersama relawan Jokowi- Ma’ruf Amin, Sekjen Kibar Indonesia Frans Watu yang hadir pada acara tersebut menyambut baik gagasan tersebut. Wadah tersebut diharapkan akan mengakomodir semua pimpinan organ relawan agar bisa berkontribusi dalam membantu periode ke dua kepemimpinan Jokowi.

“Bagus juga idenya, namun perlu memahami karakter dan kelompok relawan. Ada dua kelompok dilihat dari legalitasnya. Ada kelompok relawan yang sudah berbadan hukum ada relawan yang tumbuh bagai jamur di musim kampanye karena simpatik dengan figur Jokowi- Ma’ruf Amin (tidak berbadan hukum). Kelompok yang terakhir ini biasanya bingung pasca pemilu karena mereka tadinya berasal dari paguyuban atau alumni suatu lembaga yang terdiiri dari beberapa orang namun kelompok ini sangat militan dan tanpa pamrih. Kelompok ini jika tidak diakomodir dalam suatu wadah tentu akan berpotensi menjadi persoalan bagi pemerintah (penganguran). Saran saya kelompok ini sebaiknya melebur ke organ yang sudah berbadan hukum atau bersatu membentuk badan hukum sendiri sehingga aktivitasnya dapat dipertanggung jawabkan” tegas Frans Watu.

Masih menurut Frans Watu, wadah bersama relawan bisa berupa Badan Pekerja Relawan atau Sekretariat Bersama harus diisi oleh personalia yang direkomendasikan oleh organ relawan sehingga bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penugasan khusus untuk mensukseskan program pemerintah, bahkan bisa berfungsi sebagai lembaga yang berperan dalam menjaring pejabat publik atau BUMN.

Kibar Indonesia saat ini tengah membangun start up “Antar Qta”. Kami merespon gagasan Jokowi dalam debat pilpres kali lalu. Kehadiran “Antar Qta” diharapkan dapat menampung relawan yang belum mempunyai pekerjaan, untuk itu kami membuka diri bagi relawan yang hendak bergabung. Saat ini “Antar Qta” sudah hadir di beberapa daerah dan bekerjasama dengan relawan di daerah sebagai mitra. Kita harapkan dalam waktu dekat Presiden Jokowi berkenan melepas 5000 mitra “Antar Qta” di Monas sebagai tanda beroperasinya transportasi on line produk anak bangsa yang di gagas oleh Kibar Indonesia, ujar Nurcahyo Riswanto Ketua Umum Kibar Indonesia yang juga komisaris “Antar Qta”.