Drama Imigrasi Aman Community Organizer-Kompas Perangi Perdagangan Orang

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Community Organizer (CO) dan Komunitas Peacamaker Perbatasan (Kompas) binaan CIS Timor Atambua menggelar drama imigrasi aman sebagai wujud memerangi perdagangan orang di Kabupaten Belu.

Pertunjukan pentas drama imigrasi aman berlangsung dalam giat sosialisasi Menteri PPPA RI Yohana Susana Yembise tentang tindak pidana akhiri perdagangan orang di Graha Kirani, Kamis (6/12/2018).

Dalam acara itu delapan orang anggota CO dan Kompas yang mengisi drama imigrasi aman. Dimana para pemain drama mengisahkan tentang para calon berperan dalam merekrut para TKW tanpa mempertimbangkan persyaratan ketenagakerjaan yang kemudian berdampak pada kekerasan yang terjadi pada TKW.

Koordinator CIS Timor Atambua Wendi Inta mengatakan, drama imigrasi aman yang dipertunjukkan pemuda-pemudi dari CO dan Kompas guna mewujudkan perdamaian kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2018 tingkat Belu.

Jelas Inta, konteks Belu yang berbatasan langsung Negara tetangga Timor Leste tentunya memiliki banyak persoalan yang membutuhkan perhatian semua pihak.

Berbagai kasus yang terjadi yakni, human trafficking, perkosaan/pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual, penelantaran ekonomi keluarga, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, ingkar janji menikah/kekerasan dalam pacaran, Pemaksaan aborsi oleh pasangan, kejahatan perkawinan seperti poligami tanpa izin.

“Ironisnya hampir semua kekerasan yang menimpa perempuan dan anak sulit untuk diungkap karena sebagian besar kasus tidak dilaporkan,” ujar dia.

Dituturkan, penyebab berbagai masalah diatas antara lain, masih kuatnya budaya patriarki dan praktek sosial budaya yang bias gender yang berakibat pada ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Kurangnya pemahaman para pemimpin lokal terkait hak-hak perempuan, tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah, (ketimpangan gender, tafsir keliru berkaitan dengan budaya dan agama) dan masalah ekonomi keluarga.

“Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja sama dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik aktivis HAM perempuan, Pemerintah, maupun masyarakat secara umum,” tandas Inta.

Lanjut Inta, Jumat tanggal 7 Desember esok akan dilaksanakan longmars menyuarakan anti kekerasan terhadap perempuan serta mengangkat ketimpangan–ketimpangan yang di alami oleh kelompok–kelompok yang terpinggirkan yang dihadiri seluruh Pimpinan OPD, Forkopimda Belu serta unsur elemen lainnya.