Polres Belu Gelar Apel Pasukan Pengamanan Pengamanan Idul Fitri
Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Kepolisian Resor (Polres) Belu menggelar apel pasukan operasi ketupat turangga 2018 dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri 1439 H di lapangan Mapolres Belu, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL, Rabu (6/6/2018).
Hadir dalam apel tersebut, Wakil Bupati Belu Drs. J. T Ose Luan, Pimpinan Forkompinda Belu, Dansatgas Pamtas Sektor Timur Yonif 743/PSY, Asisten I Sekda Malaka, Pimpinan OPD Kab Belu dan Malaka, Para Tokoh lintas Agama, Para Kabag Dan Kasat Polres Belu serta para Kapolsek Jajaran Polres Belu.
Adapun tema kegiatan apel pasukan turangga yakni, melalui apel gelar pasukan operasi ketupat turangga kita tingkatkan sinergi Polri instansi terkait dalam rangka memberi rasa aman dan nyamam pada perayaan Idul Fitri.
Kapolres Belu, AKBP Christian Tobing selaku Irup dalam arahan Kapolri mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu operasi Kepolisian terpusat. Operasi Ketupat Tahun 2018 diselenggarakan secara serentak di seluruh Polda jajaran selama 18 hari mulai tanggal 7 sampai dengan 24 Juni 2018.
“Operasi ini melibatkan sebanyak 173.397 personel pengamanan gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNl, Pemda, serta stakeholders terkait dan elemen masyarakat lainnya,” ujar dia.
Rencana operasi disusun melalui serangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Ramadniya pada tahun 2017 disertai analisa potensi gangguan kamtibmas di tahun 2018. Sehingga pada pelaksanaan operasi tahun ini, setidaknya terdapat 4 potensi kerawanan yang harus diwaspadai bersama.
Menurut Tobing, potensi kerawanan pertama adalah stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Pada tahun 2017 secara umum stabilitas harga pangan dapat terjaga dan tidak terjadi kelangkaan bahan pangan.
“Hal itu dapat diwujudkan berkat kerjasama dari semua instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maupun Satgas Pangan Polri,” ungkap dia.
Pada tahun ini, jelas dia potensi permasalahan masih berkisar pada masalah distribusi pangan, upaya penimbunan oleh kelompok kartel atau mafia pangan, maupun perilaku negatif pelaku usaha yang menaikkan harga di atas harga yang ditetapkan. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama dan langkah proaktif dari stakeholders terkait guna mengatasi hal ini.
Potensi kerawanan kedua adalah permasalahan kelancaran dan keselamatan arus mudik dan arus balik. Hasil survey jalan yang dilaksanakan oleh Korlantas Polri bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, maupun Dinas Jasa Marga, dan Pertamina, mendapati sekurangnya terdapat enam lokasi rawan macet pada jalur utama mudik lebaran.
Sehubungan dengan hal itu dia memberikan penekanan kepada seluruh personel terutama pada titik rawan macet dan titik rawan kecelakaan, agar benar-benar melakukan pemantauan secara cermat. Berbagai strategi bertindak yang telah ditetapkan agar diikuti dengan baik. Optimalkan pelayanan pada 3.097 Pos Pengamanan, 1.112 Pos Pelayanan, 7 Pos Terpadu, dan 12 Pos Check Point yang tergelar selama penyelenggaraan operasi.
Potensi kerawanan ketiga yang juga harus diantisipasi adalah potensi bencana alam dan gangguan kamtibmas lainnya, seperti curat, curas. curanmor, copet, pencurian rumah kosong, begal dan hipnotis. Untuk itu, para Kasatwil diharapkan dapat mengambil langkah pre-emtif maupun preventif yang diperlukan sehingga bisa menekan potensi yang ada.
“Saya juga berharap, agar seluruh Kasatwil dapat terus menerus berkoordinasi dengan pihak Basarnas, BMKG, dan pihak terkait lainnya, dalam upaya mengantisipasi dan mewaspadai potensi bencana alam,” ucap dia.
Lanjut Tobing, potensi kerawanan keempat adalah, ancaman tindak pidana terorisme. Guna mengantisipasi potensi aksi terorisme, saya menekankan kepada seluruh Kasatwil untuk terus meningkatkan kegiatan deteksi intelijen yang diimbangi dengan upaya penegakan hukum secara tegas (preventif strike), melalui optimalisasi peran Satgas Anti Teror di seluruh jajaran Polda.
Di samping itu, pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian, mako Polri, serta aspek keselamatan personel pengamanan harus menjadi perhatian. Perkuat pengamanan pada objek-objek tersebut dan laksanakan pendampingan personel pengamanan oleh personel bersenjata (boddy system).
“Khususnya dalam mewujudkan keamanan secara umum, saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk terus menerus meningkatkan kerjasama dengan rekan -rekan TNI serta stakeholders terkait lainnya,” pinta dia.
