60 Persen Destinasi Di NTT Merupakan Wisata Alam
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kurang lebih 1.400 destinasi wisata yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), 60 persen diantaranya merupakan wisata alam, 30 persen wisata budaya, dan sisanya merupakan wisata buatan.
Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata NTT, Beni Wahon sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (7/5/2018).
Beni mengatakan, jumlah destinasi wisata yang sangat besar itu, belum semuanya didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Transportasi misalnya, ke beberapa destinasi wisata masih sangat sulit dijangkau. Ini menjadi kendala tersendiri dalam kegiatan promosi destinasi tersebut.
Padahal, lanjutnya, pariwisata merupakan sektor utama, sementara sektor lainnya menjadi ikutan. Contohnya, industri kreatif seperti souvenir bisa tumbuh dan usaha masyarakat bisa diberdayakan dengan adanya aktivitas kepariwisataan.
“Kerja sama semua lintas dan sektor menjadi hal penting yang perlu dijalankan untuk membangun bidang kepariwisataan, karena dampak ikutan pasti akan dinikmati daerah dan masyarakat,” kata Beni.
Pada kesempatan itu dia menyampaikan, pemerintah tentunya mendukung rencana investor asal Tiongkok yang hendak berinvestasi di NTT dalam bidang pariwisata. Investor tersebut menawarkan akan membangun dan mengelola dua pelabuhan marina, yakni di Maumere, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Alor. Tawaran ini cukup beralasan karena banyak wisatawan asal Tiongkok berwisata di Indonesia, termasuk NTT.
“Sedang ada pembicaraan di tingkat atas, Kementerian Perhubungan dan pihak maskapai penerbangan untuk membuka akses penerbangan langsung, Cina- Labuan Bajo atau Cina- Kupang,” ujar Beni.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB, Jhon Rumat menyatakan, pengembangan destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan pariwisata perlu mendapat perhatian. Karena itu, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program pembangunan pariwisata sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan NTT perlu diintegrasikan ke dalam RPJMD terkait urusan kepariwisataan.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Manggarai Raya ini menambahkan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pariwisata hanya bersifat deskriptif dan tidak evaluatif, karena hanya berkaitan dengan deskripsi realisasi kegiatan dan anggaran.
Rumat menegaskan, ketiadaan evaluasi itu menyebabkan permasalahan dan solusi yang disampaikan tidak tepat. Semestinya permasalahan dan solusi yang disampaikan didasarkan pada hasil evaluasi terhadap tingkat pencapaian kegiatan dan program.
