Komisi II Pertanyakan Dana Hibah Belum Dicairkan

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi II DPRD Kota Kupang mempertanyakan alasan pemerintah Kota Kupang belum mencairkan dana Hibah untuk membayar tunjangan Rt, Rw, honor Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), insentif untuk Anggota Sat Pol PP Kota Kupang dan Insentif bagi tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

Pertanyaan itu disampaikan Komisi II DPRD Kota Kupang karena honor bagi semuanya belum dibayarkan selama lima bulan terhitung sejak Januari tahun 2018.

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Melkianus Asanap kepada wartawan di ruang Komisi II, Kamis (03/05/2018).

Asanab mengatakan, pihak Komisi II sudah banyak mendapat pengaduan dari beberapa tenaga kerja dan para Rt, Rw soal bekum dibayarkannya hak-hak mereka oleh pemerintah Kota Kupang, sehingga menjadi tanda tanya bagi Komisi. Padahal, menurut Asanab, dana untuk membayar honor KPAD, Tunjangan Rt, Rw, maupun insentif bagi tenaga kebersihan maupun Sat Pol PP telah dianggarkan lewat APBD tahun 2018, tetapi kenapa sana tersebut belum dicairkan untuk membayar hak-hak karyawan dimaksud.

“Ini menjadi tanda tanya besar buat kami di Komisi II. semua anggaran sudah disetujui dan dianggarkan tetapi kenapa belum dicairkan dan dibayarkan,” Kata Asanap.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II, Daniel Hurek juga menyesalkan sikap pemerintah Kota Kupang yang belum mau mencairkan dana hibah tersebut. Menurutnya ada semacam pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, padahal honor tersebut sangat dibutuhkan oleh Staf di KPAD, Rt, Rw, Sat Pol PP, dan para petugas kebersihan.

“Kasihan mereka. Sudah bekerja susah payah tapi tidak mendapatkan hak-hak yang menjadi milik mereka. Semua sudah dianggarkan tapi kenapa di diamkan. Saya menilai ada pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah,” Kata Hurek.

Hal serupa disampaikan sekertaris Komisi II, Jabir Marola. Seharusnya, Kata Jabir dana tersebut sudah harus dicairkan untuk membayar tunjangan Rt, Rw, KPAD maupun insentif bagi Pol PP dan tenaga kebersihan.

“Hal ini sungguh disayangkan karena pemerintah sepertinya tidak memperhatikan nasib mereka, terlebih staf yang Berada di KPAD. Para staf KPAD sangat mengandalkan gaji mereka untuk menghidupi keluarga mereka. Beda dengan insentif untuk Dinas Kebersihan dan Pol PP karena itu merupakan penghasilan tambahan. Kalau dibiarkan lebih lama kasian mereka,” Kata Jabir.

Untuk itu, kata Jabir, pihak Komisi II berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II bersama pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama asisten II, untuk mepertanyakan alasan mengapa dana tersebut belum dicairkan. Sesuai rencana, RDP Tersebut akan digelar pada Senin (07/05/2018).