Marthin: Jangan Ada Diskriminasi Psikotest Tenaga Kontrak di Belu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu diminta mempertimbangkan kembali rencana akan dilakukannya psikotest terhadap tenaga kontrak (Teko) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Belu.

“Bupati dan Wakil Bupati harus pertimbangkan kembali rencana akan dilakukan psikotes untuk tenaga kontrak Sat Pol PP,” ujar Ketua Komisi I DPRD Belu, Marthin Nai Buti kepada media, Senin (26/2/2018).

Menurut Naibuti, jika rencana tersebut harus dilakukan, maka psikotest tidak boleh hanya pada anggota teko di Sat Pol PP. Akan tetapi harus diberlakukan pada semua tenaga kontrak daerah yang ada pada beberapa instans di Kabupaten Belu.

“Kita sepakat kalau harus melakukan psikotest. Tapi kalau hanya anggota tekonSat Pol PP terkesan diskriminasi,” tandas dia.

Dikatakan, sebagai mitra Badan Kepegawaian Dearah (BKB) pada dasarnya mendukung kebijakan pemerintah yang sifatnya untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Karena itu jelas Naibuti, sehat mental seperti mental yang baik para tenaga kerja yang melakukan peIayan atau yang langsung bersentuhan dengan masyrakat harus dilakukan psikotes, seperti tenaga Guru dan Kesehatan.

“Guru melayani murid, perawat dan bidan melayani orang sakit jadi psikologisnya harus sehat. Jadi kalau ingin melakukan psikotes maka harus menyeluruh, jangan hanya pada Sat Pol PP,” tandas dia.

Dituturkan, psikotest bagi teko Sat Pol PP karena ada pelanggaran disipilin yang dilakukan oknum beberapa waktu lalu sebaiknya tidak dijadikan alasan. Kasus tersebut bersifat pribadi dan oknum bersangkutan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

“Karena apa yang terjadi adalah perbuatan oknum, bukan institusi,” ujar dia.

Jelas Politisi Gerindra itu, bahwa tenaga kontrak yang di ditempatkan di Sat Pol PP yang tidak melakukan pelanggaran belum tentu psikologinya terganggu sehingga sebaiknya jangan dilakukan psikotest.

Kaitan itu diminta juga kepada Pemkab agar melihat kembali APBD tahun 2018, apakah ada anggaran untuk dilakukan psikotes terhadap tenaga kontrak atau tidak. “Jika tidak ada, anggarannya akan diambil dari pos mana,” tanya dia.

Tambah Marthin, terkait SK kontrak tahun 2018 yang sesuai info belum ditandatangan diminta sebaiknya lanjut diproses dan ditandatangani. Sehingga tidak berdampak penundaan yang mengganggu proses pelayanan di OPD tertentu.

“Untuk SK tenaga kontrak 2018, menurut saya ditanda tangani saja secara menyeluruh. Tidak perlu ada pengecualian teko instansi lain ditandatangani, sementara teko Pol PP jangan. Pelanggaran kemarin itu dilakukan oknum bukan institusi,” pungkas dia.