PLN Wilayah NTT Jelaskan Kondisi Kelistrikan Kepada DPRD

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi IV DPRD NTT mengundang manajemen PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk Rapat Kerja (Raker), Rabu, 17 Januari 2018. Rapat ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini kelistrikan di NTT dan mengkonfirmasi berbagai masukan yang diterima anggota Komisi IV selama masa reses, serta dukungan yang dapat dilakukan DPRD NTT.

Rapat Kerja di ruang rapat Komisi IV dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Thomas Tiba, dari Partai Golkar, daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Ende, Sikka, Ngada, dan Nagekeo, dan didampingi Ketua Komisi IV, David Melo Wadu, dari PDIP dari dapil Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Dari 14 anggota komisi, yang hadir, antara lain, Gabriel Manek dari PDIP dapil Kabupaten TTU-Belu, Agustinus Bria Seran dari Gerindra dapil Kabupaten Belu-TTU, Wellem Banggu Kale dari Nasdem dapil Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua.

Peserta rapat dari PLN Wilayah NTT dipimpin General Manager, Christyono, didampingi dari PLN Kantor Wilayah, yakni, Nikolaus Sulistyoadi (Deputi Manajer Hukum dan Humas), Belarminus Mari (Staf Bidang Perencanaan). Juga dari PLN Area Kupang, I Made Rai Karyasa, Margaretha Yupukoni dan Albertus Koko, Bernard Ratu Radja (PLN Sektor NTT) Harbangan dari Unit Pelaksana Konstruksi Timor, Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UPK UIP Nusra).

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Thomas Tiba, selaku pimpinan rapat mengawali raker dengan menjelaskan tujuan raker untuk mengetahui kemajuan desa berlistrik di NTT dalam program “NTT 100 Persen Desa Berlistrik” dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu angka terbaru rasio elektrifikasi NTT, konfirmasi dan pencerahan dari temuan selama masa reses ke dapil masing-masing, dan hal-hal yang dapat dilakukan DPRD NTT secara lembaga untuk mendukung program-program PLN NTT.

Raker dilanjutkan dengan memberi kesempatan GM Christyono memaparkan materi presentasi yang diberi judul “Flobamora Benderang.”

Dalam pemaparannya, Christyono menampil informasi kondisi kelistrikan NTT per Januari 2018 untuk semua sistem yang berjumlah 17 sistem, semuanya dalam kondisi memiliki cadangan daya atau tidak padam. Khusus Sistem Timor yang menghubungkan seluruh daratan Timor menggunakan transmisi 70 kV, terdapat kelebihan daya sebesar 37,36 mega watt (MW), yakni selisih dari daya mampu 117,36 MW, sedangkan beban puncak malam hari sebesar 80 MW.

Mengenai rasio elektrifikasi (RE), Christyono membuat pengelompokkan. Kelompok yang RE 81% s/d 100%, yakni, Kota Kupang (100%), dan Kabupaten Flores Timur (98,01%). Kelompok RE 61% s/d 80% meliputi Kabupaten Ende (80,92%), Lembata (79,01), Nagekeo (79,63%), Rote Ndao (73,42%), Ngada (71,85 %), Belu (69,25%), Sikka (64,75%), TTU (63,33%), dan Alor (63,20%).

Kelompok RE 41% s/d 60%, yakni Kabupaten Kupang (58,01%), Sumba Timur (50,58%), dan Manggarai (49,45%). Terakhir kelompok RE 40% ke bawah, yakni Kabupaten TTS (40,33%), Manggarai Barat (40,19%), Malaka (35,78%), Sumba Tengah (35,19%), Sumba Barat (34,07%), Manggarai Timur (31,18%), Kabupaten Sabu Raijua (27,23%) dan Sumba Barat Daya (26,98%).

Juga disampaikan progres program desa berlistrik, progress pekerjaan konstruksi tahun 2017.

Mengenai permasalahan yang dihadapi PLN NTT, Christyono mengungkapkan empat permasalahan pengembangan kelistrikan NTT. (1) Pembebasan lahan, meliputi penolakan pemilik lahan, terkait dengan besarnya biaya ganti rugi tanaman, warga tidak setuju dengan kompensasi ROW, dan harga tanah di daerah pariwisata daan perkotaan melonjak di atas harga pasar. (2) Potensi energi lokal (PLTP dan PLTM) lokasi banyak masuk dalam kawasan hutan sehingga membutuhkan pinjam pakai yang perijinannya sampai ke Menteri KLH. (3) Sebanyak 88 desa masuk dalam kawasan hutan (HL, HP, HPT), prosesnya hanya setingkat gubernur. (4)Sebanyak 10 desa yang masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi yang prosesnya sampai di Menteri KLH.

Komisi IV DPRD NTT menyampaikan terima kasih atas presentasi Christyono yang sangat jelas. Komisi IV berjanji akan menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi PLN NTT yang berhubungan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi NTT.

Kemudian setiap anggota Komisi IV menyampaikan masalah-masalah yang didapat saat masa reses di dapil masing-masing. Di antaranya, desa-desa yang belum berlistrik minta segera dilistriki, dan perluasan jaringan di desa yang sudah berlistrik. Juga ditemukan adanya kasus penipuan oleh oknum yang memanfaatkan PLN yang sudah melaksanakan program desa berlistrik.

Komisi IV juga menawarkan kemungkinan pembiayaan melalui APBD I, APBD masing-masing-kabupaten dan dana desa untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pasang baru.