Perlu Kerja Sama Atasi Masalah Kependudukan di NTT
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Mengatasi persoalan kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diperlukan kerja sama antarpihak terutama, Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Hal ini disampaikan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya ketika membuka kegiatan Jambore Kader Posyandu dan Kader PKK tingkat provinsi NTT tahun 2017, di halaman Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Senin (11/9/2017).
Menurut Lebu Raya, kerja sama antara Posyandu, PKK dan BKKBN sangat penting untuk menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Termasuk dalam upaya perbaikan gizi anak-anak agar dapat tumbuh sehat.
“Saya berharap segenap kader PKK dan Posyandu serta BKKBN NTT untuk dapat berkolaborasi mengatasi derajad kesehatan masyarakat di NTT. Saya minta perhatian pada gizi anak. Makanan yang diberikan kepada anak tidak harus nasi, tapi berbagai jenis pangan dapat diolah dengan baik menjadi makanan bergizi,” katanya.
Lebu Raya mengatakan, pertumbuhan anak harus dijaga dengan baik. Sebab, anak yang juga generasi penerus bangsa memerlukan perhatian serius dari orang tua terutama dari aspek kesehatan. “Anak kita perlu diberikan perhatian berkaitan dengan pertumbuhan dan kesehatan. Karena mereka generasi penerus bangsa yang akan menghadapi tantangan yang lebih sulit dari kita saat ini,” katanya.
Baca juga : Paket SarNas Siapkan Empat Langkah Strategis Bangun Manggarai Timur
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTT, Lusia Adinda Lebu Raya mengatakan, kegiatan Jambore Kader Posyandu dan PKK adalah suatu bentuk pembinaan sekaligus motivasi dan penghargaan bagi para kader Posyandu dan PKK berprestasi di 22 kabupaten/kota untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa menuntut imbalan atau upah dari pemerintah.
Dia mengatakan, mengingat program Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir di tahun 2015 dan dilanjutkan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) maka kegiatan jambore ini dirancang agar para kader Posyandu dan kader PKK dapat mengikuti berbagai kegiatan termasuk panel diskusi yang dapat meningkatkan kapasitasnya.
“Kegiatan jambore ini jangan dimaknai sebagai kegiatan tahunan semata tetapi harus bisa menjadi ajang bagi para kader untuk saling sharing pengalaman,” katanya.
Dengan turut dihadiri Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni, Wakil Ketua TP PKK NTT, Fransisca Litelnoni bersama unsur Forkopimda NTT dan Pimpinan OPD tingkat provinsi NTT, pembukaan Jambore kader Poyandu dan kader PKK, diawali dengan defile para kader dari 22 kabupaten/kota se NTT.
Sedangkan kegiatan yang diperlombakan sejak tanggal 10 sampai 13 September 2017, meliputi lomba pidato antar ketua dan sekretaris TP PKK, lomba penyuluhan diikuti para kader, lomba ketrampilan pengisian kartu pemantauan bayi dan lomba penyuluhan kepada orang tua bayi.
Selain itu, juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis KIT permainan ular tangga untuk perilaku hidup bersih dan sehat serta permainan Aku Bangga Aku Tahu tentang HIV.
