Pemprov NTT dan KPU Tanda Tangan Naskah Perjanjian Hibah

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTT, Kamis (24/8/2017) menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NHPD) terkait pengelolaan anggaran pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2018 – 2023.

Penandatanganan naskah perjanjian hibah itu dilakukan oleh Gubernur Frans lebu Raya dan Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, disaksikan tiga komisioner KPU, yaitu Gasim, Thomas Dohu, Yosafat Koli. Hadir pula Kabag Monitoring dan Efaluasi pada KPU pusat, Idat Sudrajad dan Sekretaris KPU NTT, Ubaldus Gogi. Turut hadir mendampingi Gubernur Frans Lebu Raya, Plt. Sekda, Emanuel Kara, Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) NTT, Hali Lanan Elias serta para pejabat di lingkup BPPKAD NTT.

Besar anggaran yang ditandatangani melalui naskah perjanjian hibah terdiri dari dua tahapan, yaitu anggaran pratahapan dan anggaran tahapan. Dana untuk anggaran pratahapan yang ditandatangani sebesar Rp 296.930.000, dan anggaran tahapan sebesar Rp 318.234.000.000. Sehingga total anggaran dua tahap itu sebesar Rp. 318.530.930.000.

Gubernur Frans Lebu Raya mengatakan, pengalokasian anggaran untuk pemilukada gubernur dan wakil gubernur NTT untuk periode 2018-2023, memang mendapat tanggapan beragam. Apabila dilihat dari APBD Pemprov NTT hanya Rp. 4 triliun lebih maka nilai uang yang dialokasikan menjadi sangat berarti dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas dalam memajukan NTT.

Baca juga : Hinca Pandjaitan: Demokrat Konsisten Merawat Demokrasi

Lebu Raya mengakui, urusan berkaitan dengan demokrasi memang mahal. Tapi ini untuk kepentingan daerah dan rakyat, sehingga perlu dilaksanakan pemilukada setiap lima tahun untuk memilih calon pemimpin di daerah. “Kita sudah sepakat dari dana pemilukada yang telah ditandatangani hendaknya dapat diantisipasi jika nantinya terjadi pemilukada dua putaran,” tandas Lebu Raya.

Ketua KPUD NTT, Maryanti Luturmas Adoe menyampaikan terima kasih kepada gubernur bersama jajarannya yang telah berupaya dan membantu KPU NTT berkaitan dengan proses maupun asistensi anggaran yang diperuntukan untuk pemilukada gubernur dan wakil gubernur NTT dan tiba penandatanganan naskah perjanjian hibah.

Maryanti mengarakan, kepercayaan yang telah diberikan pemprov NTT kepada KPUD NTT, menjadi perhatian untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Apabila nantinya setelah pelaksanaan pemilukada dan terjadi sisa anggaran maka kami akan kembalikan ke pemprov NTT,” katanya.

Dia nenambahkan, dana pratahapan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, dipergunakan untuk melakukan koordinasi dengan pihak KPUD kabupaten dan kota di NTT. Sedangkan dana tahapan, dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi, lomba jingle dan pembuatan maskot pemilukada dan pelaksanaan tahapan pemilukada gubernur dan wakil gubernur NTT.