DPRD: Pemkot Harus Beri Sanksi Terhadap ASN Yang Terlibat Penyewaan Alat Berat

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi III DPRD Kota Kupang Minta Kepada Pemerintah Kota Kupang memberikan sanksi yang tegas kepada dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, yaitu Mae Salean dan Filipus Kase, menyewa alat berat di dinas PUPR kemudian penggunaannya diberikan kepada pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor yang mengerjakan proyek di Kota Kupang.

Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Kamilus G. Tokan kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, Kamis (22/6/2017).

Tokan mengatakan, sesuai standar operasional (SOP) untuk penyewaan alat berat, seharusnya yang menyewa alat-alat tersebut adalah pihak ketiga, yaitu kontraktor, tapi anehnya kenapa alat berat disewakan oleh pihak Bidang Bina Marga, selaku pengelola alat-alat itu, malah disewakan kepada ASN di dinas yang sama.

Baca : Kabid Bina Marga PUPR Kota Kupang Sewakan Alat Berat Kepada Staf

“Uniknya, lagi nama kedua ASN tersebut terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang telah dibagikan kepada semua dinas dan DPRD Kota Kupang,” Kata Tokan.

Untuk itu, dirinya meminta Walikota Kupang, segera memberikan sanksi tegas kepada dua oknum ASN yang dimaksud.

Pada kesempatan itu, Tokan juga meminta agar pengelolaan alat berat segera dialihkan kepada bagian konstruksi yang berada di dinas PUPR. Pengalihan itu dimaksudkan agar bidang bina marga lebih fokus pada perencenaan dan pengawasan pekerjaan jalan di Kota Kupang, yang selama diketahui sering mengalami keterlambatan, maupun mutu pekerjaan yang jarang diperhatikan.

“Saya mendapat kabar bahwa proses penyewaan alat berat pada bina marga terkesan rancu, alat berat disewakan tidak melalui prosedur. Bahkan pembayaran penyewaan bisa dilakukan oleh Kabid Bina Marga, bendahara, maupun staf. Pokoknya alat diatur seenaknya saja tanpa melalui standar operasional,” Katanya.