Peringati HATAM, Pemerintah NTT Diingatkan Stop Perizinan Tambang

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dalam rangka memperingati Hari Anti Tambang (HATAM) pada tanggal 29 Mei 2017 Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan aksi tolak tambang di NTT. Pemerintah Provinsi NTT diingatkan untuk tidak lagi mengeluarkan perizinan terkait pertambangan di daerah itu.

Kegiatan dilakukan pada tanggal 03 Juni 2017 di Kawasan Goa Kristal yang merupakan salahsatu bagian Bentang Alam Karst Bolok. Aksi ini melibatkan beberapa komunitas peduli lingkungan seperti JATAM, Sahabat Alam NTT, Waihumba, Slankers Metal Rock Kupang, P9 Prodi Komunikasi Unwira.

Para peserta aksi di Goa Kristal membawa berbagai atribut kampanye mulai dari spanduk dan poster yang berisikan penolakan terhadap perluasan industri tambang di NTT. Seperti “ NTT Butuh Pangan bukan Tambang”.

“Selamatkan Kawasan Bentang Alam Karst Bolok dari pertambangan”. “82 persen sector konsumsi NTT berasal dari Impor. Stop Tambang, Fokus pada Ketahanan Pangan dan Air”.

Aldo Judin, selaku koordinator kegiatan menuturkan bahwa selain memperingati hari tambang, tujuan aksi ini adalah menyuarakan dengan tegas penolakan terhadap segala kegiatan penambangan yang diizinkan oleh pemerintah di bumi NTT karena dinilai memiliki banyak dampak buruk terhadap lingkungan hidup.

Menurutnya, dengan diterbitkannya 309 izin tambang di NTT oleh pemerintah di NTT, maka secara otomatis pemerintah turut mendukung kegiatan perusakan terhadap lingkungan. “Pendapatan Asli Daerah NTT 80 persen lebih berasal dari pertanian dan peternakan sehingga pertambangan dari pertambangan hanya nol koma sekian persen. Pemerintah seharusnya tidak memberikan ruang bagi pertambangan yang jelas lebih banyak dampak buruknya di NTT,” ujar Aldo.

Baca : Polisi Amankan WNA Penjual Obat Herbal Tanpa Izin di Rote

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi juga menegaskan 3 hal penting melalui aksi ini. Pertama, sebagai bentuk peringatan kepada publik bahwa saat ini kita sedang berada dalam kondisi krisis pangan dan pemerintah pun harus menghentikan perizinan tambang serta mengevaluasi kembali perizinan tambang yang sudah diberikan.

“Berdasarkan Mandat Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup di Maumere tahun lalu, 32 lembaga anggota WALHI NTT yang tersebar di Sumba, Flores, Timor sepakat NTT bisa sejahtera tanpa tambang,” ujarnya.

Kedua, bentang alam karst di Bolok dan sekitarnya adalah kawasan yang yang seharusnya juga dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak untuk ditambang. Berikutnya, kegiatan ini juga mengajak publik di NTT untuk melihat persoalan-persoalan nyata di masyarakat NTT dan menolak investasi tambang yang dinilai sangat tidak cocok di NTT.

Menurutnya, persoalan yang perlu difokuskan oleh pemerintah adalah pangan dan air demi keberlangsungan kehidupan masyarakat di NTT. “Sebaiknya Pemerintah NTT menyudahi saja mimpi untuk mensejahterakan rakyat NTT dari tambang. Bangunlah NTT sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya yang mana NTT adalah provinsi kepulauan,” tuturnya.

HATAM diperingati setiap tahun oleh berbagai komunitas di Indonesia sebagai upaya untuk melawan lupa tragedi lumpur Lapindo di Jawa Timur pada 29 Mei 2006 silam. WALHI NTTdan berbagai komunitas lainnya pada tahun ini memperingati HATAM dengan mengangkat tema “Tolak Tambang Pulau Pulau Kecil, NTT Butuh Pangan bukan Tambang”.