150 Advokat Pancasila Dukung Pemerintah Bubarkan Ormas Radikal

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kurang lebih 150 advokat yang tergabung dalam Advokat Pengawal Pancasila dari lintas generasi, lintas agama, lintas daerah dan lintas assosiasi, telah menyatakan tekadnya untuk tetap mempertahankan empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Sekaligus mendukung pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas intoleran dan radikal di Indonesia.

Tekad 150 advokat ini disampaikan pada acara deklarasi berdirinya Forum Advokat Pengawal Pancasila di Jakarta, Senin, 29 Mei 2017. Petrus Selestinus, salah satu deklarator berdirinya Forum Advokat Pengawal Pancasila mengatakan, pemerintah seakan-akan masih gamang ketika hendak mengambil langkah-langkah penindakan terhadap ormas-ormas intoleran dan radikal.

“Ini bisa saja karena pertimbangan akan munculnya resistensi. Juga dikuatirkan akan menimbulkan kegaduhan politik dan eskalasi konflik yang sulit dikendalikan. Sehingga pilihan tentang mekanisme pembubaran, masih perlu dikaji dan memerlukan legitimasi publik,” katanya melalui rilis yang diterima media ini di Kupang, Selasa (30/5/2017).

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini menyatakan, kehadiran Advokat Pancasila untuk meneguhkan sikap pemerintah sekaligus sebagai bentuk dukungan untuk menambah legitimasi publik. Dimana pembubaran ormas dengan payung hukum Perpu menjadi opsi utama yang tepat dan konstitusional. Karena dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Presiden  berwenang untuk mengenyampingkan UU demi menyelamatkan negara dan mewujudkan tujuan nasional.

“Penyelesaian hukum terhadap ormas- ormas radikal dan intoleran tidak cukup hanya dengan pembubaran, akan tetapi juga harus dibarengi dengan langkah pemidanaan,” tandas Petrus.

Baca : PT Karpowership Bantu Ratusan Siswa SD di Bolok

Dia berpendapat, menurut hukum postif yang berlaku, mengkualifikasi perbuatan berupa menyatakan keinginan untuk meniadakan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai kejahatan terhadap keamanan negara. Jika  tidak dibarengi dengan pemidanaan terhadap pimpinan atau anggotanya yang memenuhi kualifikasi tindak pidana, maka langkah pembubaran akan menjadi sia-sia.

Karena pengurus dan anggotanya bisa saja mengubah format ormasnya dengan nama atau kemasan baru dan tetap menjalankan ideologi ormasnya dengan pola yang lain yang lebih canggih dengan memanfatkan kelemahan UU.

“Sikap tegas peting karena saat ini negara kita sedang berada dalam upaya sekelompok kecil orang untuk mengoyak-ngoyak kesaktian Pancasila, meniadakan simbol Bhineka Tunggal Ika, memecahbelah NKRI dan mengubah UUD 1945 melalui cara-cara inkonstitusional,” tegas Petrus.

Petrus menjelaskan, para Advokat Pancasila mengatakan, Pancasila adalah ideologi negara yang paling tepat untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu Advokat Pancasila tidak akan pernah menggunakan isu sara sebagai cara untuk berkarya dalam mengemban profesi mulia sebagai advokat.

Dia menyampaikan, Advokat Pancasila prihatin dengan maraknya paham radikal, intoleran dan isu sara yang mulai mempengaruhi toleransi antar sesama warga bangsa. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan  nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara di NKRI.

“Advokat Pancasila tetap bersatu, berjuang dengan seluruh kemampuan profesional yang dimiliki,” kata Petrus.