Pemerintah Dinilai Gagal Turunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Indonesia dinilai gagal mencapai target penurunan angka kematian ibu melahirkan dari 102 per seratus ribu kelahiran yang ditargetkan. Berdasarkan data, tahun 2015 hanya mencapai 228 per seratus kelahiran.

Koordinator Program CSOLA Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Indry Oktaviany menyampaikan pada kegiatan media gathering dan konferensi pers di Kupang, Rabu (24/5/2017).

Indry mengemukakan, selain pemerintah gagal mencapai target penurunan angka kematian ibu, adalah kegagalan pemerintah dalam menurunkan angka kasus HIV/AIDS di Indonesia.

Belajar dari kegagalan tersebut, Pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan adopsi terhadap perjanjian global tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals’s/SDG’s).

Dia menyebutkan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 tujuan dengan 169 target. SDG’s diadopsi oleh 193 negara termasuk Indonesia pada tanggal 25 September 2015 lalu.

“SDGs, yang disepakati dan diadopsi oleh 193 negara anggota PBB pada konferensi bersejarah di bulan September 2015, mengacu pada kebutuhan masyarakat baik di negara maju maupun berkembang dan menekankan bahwa tiada seorang pun boleh ditinggalkan,” katanya.

Baca : Penerima Rastra di Kota Kupang Meningkat 1249 KK

Memiliki jangkauan luas dan ambisius, agenda ini mencakup tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta aspek-aspek penting terkait perdamaian, keadilan, dan institusi yang efektif.

“Ini berlaku mulai tahun 2016 sampai tahun 2030, dan Pemerintah Indonesia sepakat mengadopsi prinsip-prinsip dalam SDG’s, yakni universalitas yaitu berlaku untuk semua dan terintegrasi, jadi semua tujuan itu berkaitan satu sama lain,” katanya.

Indry menambahkan, peninjauan perkembangan agenda SDG’s perlu dilakukan secara rutin di tiap negara dan melibatkan masyarakat sipil, bisnis, serta perwakilan dari berbagai kelompok kepentingan.

Pada tingkat regional, negara-negara akan berbagi pengalaman dan mengatasi isu bersama, sementara secara tahunan di PBB, Forum Politik Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan (HLPF), akan membahas perkembangan di tingkat global, mengidentifikasi kesenjangan dan isu-isu yang baru muncul, serta merekomendasikan tindakan korektif.

“Tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target dari agenda baru akan dimonitor dan ditinjau menggunakan seperangkat indicator global. Hal-hal ini akan di kompilasikan dalam Laporan Kemajuan Tahunan SDG’s,” pungkasnya.