Saksi Ahli Sebut BPK Perwakilan Tak Berwenang Lakukan Audit Investigasi

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Saksi Ahli Hukum Administrasi Hironimus Buyanae dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dalam kasus Alat Kesehatan (Alkes) dinas Kesehatan Manggarai Timur menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT tidak memiliki kewenangan dalam hal melakukan audit investigasi.

“Dalam kasus Alkes Manggarai Timur ini yang seharusnya melakukan audit investigasi itu bukan dari pihak BPK perwakilan NTT namun hal ini harus berdasarkan kewenangan dari BPK RI,” katanya usai mengikuti sidang kasus Alkes yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang karena ada gugatan dari pihak PT Jehovah Rafa di Kupang, Rabu (29/3/2017).

Menurut Hironimus, penyataannya tersebut mengacu pada pasal 23 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 UUD tahun 2006 yang artinya bahwa kewenangan itu adalah kewenangan atributif (tidak bisa dilimpahkan).

“Namun jika dilimpahkan maka akan ada lagi pengaturan dalam UUD. Dalam kasus ini tidak ada mandat yang diberikan langsung oleh pihak dari BPK RI sehingga menurut saya ini tidak sah jika mengacu pada UU yang berlaku,” katanya.

Baca : Koramil 06/Halilulik Dampingi Poktan Binaan Lawalutolus Tanam Kacang Hijau

Sebelumnya, pihak penggugat yaitu PT Jehofah Rafa telah menggugat pihak BPK karena dinilai salah melakukan audit terkait pembelian barang-barang peralatan kesehatan untuk diserahkan ke dinas terkait.

Kasus Alkes ini sendiri sejauh ini telah menyeret Kadis Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, dr. Philipus Mantur yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan Sekretaris Bappeda Manggarai Timur, Kasmir Gon yang sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan.

Menanggapi pernyaatan dari saksi ahli, Ketua Tim Kuasa Hukum dari BPK, Heri Riadi menilai, saksi ahli yang dihadirkan oleh tim penggugat untuk memberikan pendapatnya tersebut tidak mengetahui prosedur yang berlaku di dalam BPK.

“Dalam BPK sendiri sudah ada aturan-aturannya secara internal, dan jika sudah demikian otomatis segala hal yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang atau sebagainya diserahkan langsung kepada BPK wilayah yang melakukannya,” ungkapnya.

Heri juga menilai bahwa sah-sah saja saksi ahli memberikan keterangannya sebab pernyataan saki ahli tentu saja berbeda dengan pihak lainnya. Dia juga menambahkan, terkait gugatan yang dilimpahkan oleh pihak PT. Jehofah Rafa, Heri mengatakan, sejauh ini audit yang dilakukan sudah dilakukan secara sempurna.