Pemprov dan KPUD NTT Perlu Koordinasi dengan Pempus
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 2018 mendatang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan KPUD Provinsi NTT sedini mungkin perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolvianus Kolo kepada wartawan di Kupang, Kamis (9/3/2017).
Menurut Dolvi, sapaan untuk Dolvianus Kolo, koordinasi dengan pemerintah pusat ini penting, sehingga bila terjadi perubahan regulasi dalam proses berjalan maka masing-masing pihak sudah dapat melakukan penyesuaian untuk dilaksanakan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
“Oleh karena itu, pemerintah dan KPUD Provinsi NTT harus juga segera berkoordinasi dengan 10 kabupaten yang juga akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati secara bersamaan dengan pilgub tahun 2018,” katanya.
Baca : Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT Minta Penjelasan Pemerintah Tetapkan Dana Cadangan Pilgub
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Timor Tengah Utara (TTU), Belu itu berpendapat, koordinasi tersebut dimaksudkan agar dilakukan penyelarasan anggaran, termasuk pengaturan teknis pelaksanaan demi suksesnya pemilhan bupati dan wakil bupati di masing-masing kabupaten.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa Pemerintah dan KPUD harus bekerja efektif dalam memastikan dan menjamin terpenuhinya hak politik rakyat NTT dalam pemilukada,” ungkapnya.
Terkait dana cadangan, kata Dolvi, Fraksi PDI Perjuangan juga sangat mendukung untuk pembiayaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode 2018- 2023, yang membutuhkan dana cukup besar dan cukup berat untuk hanya dibebankan dalam satu tahun anggaran saja.
“Pembentukan dana cadangan merupakan tuntutan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.
