Walhi NTT: Program Konservasi Perlu Pertimbangkan Kearifan Lokal Masyarakat Lembata

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta program konservasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dilakukan sejak tahun 2014 sampai 2019 perlu mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat tradisional khususnya nelayan di Lamalera, Kabupaten Lembata, yang selama ini menangkap paus dan ikan pari manta.

Koordinator Divisi Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Nusa Tenggara Timur, Umbu Tamu Ridi menyampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (6/2/2017).

Menurut Umbu Tamu, konservasi privatisasi pesisir dan privatisasi kelautan merupakan upaya pemerintah untuk menutup ruang gerak nelayan tradisional di wilayah Lembata khususnya Lamalera yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dunia dengan budaya menangkap paus.

Baca : JATAM Nasional Minta Waspadai Ijon Politik Pertambangan di Pilkada Lembata

“Lamalera kita kenal merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang sudah mendunia, dan di sana ada kearifan-kearifan lokal di sana yang perlu dipelihara dan juga dilestarikan,” katanya.

Umbu Tamu menyebut, bukan hanya wilayah konservasi yang dilihat, tapi ada penghasilan bagi masyarakat, ada proses ekonomi dan nilai budaya sehingga hal ini perlu mendapat perhatian. Privatisasi konservasi itu jangan hanya dilihat dari konservasi tapi juga harus dilihat dari sisi tradisional dan pola konservasi versi lokal.

“Pola konservasi versi lokal itu yakni para nelayan tidak membunuh paus dan pari manta. Mereka tentu melihat mana binatang yang layak dibunuh atau tidak. Ini tentu harus diperhitungkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Dia menambahkan, upaya konservasi yang dilakuka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, merupakan bumerang bagi nelayan tradisional terutama dalam proses penangkapan ikan pari manta oleh masyarakat Lamalera, Kabupaten Lembata.