Sumur Bor Dinilai Bukan Solusi Tepat Atasi Krisis Air di NTT
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Program pengadaan sumur bor yang dilaksanakan pemerintah selama ini dinilai tidak tepat dalam mengatasi krisis air yang melanda dihampir seluruh wilayah NTT. Program tersebut hanya bisa dimaknai sebagai solusi jangka pendek, bukan dalam konteks permanen.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (10/1/2017).
Menurut Patris, program sumur bor untuk jangka panjang tidak memberi jaminan kelangsungan ketersediaan sumber air baku secara memadai. Selain itu akan mempengaruhi ketersediaan air bawah tanah yang semestinya potensi air dimaksud bisa dimanfaatkan untuk kepentingan akan air di daerah lain. Apalagi, karena keterbatasan dana operasional, sumur bor yang telah dibangun terpaksa mubasir.
“Pemerintah sebaiknya tidak terlalu fokus pada program sumur bor dalam mengatasi krisis air. Sebaiknya pemerintah menaruh perhatian terhadap reboisasi hutan dan perlindungan terhadap sumber mata air,” kata Patris.
Dia berpendapat, program- program yang diluncurkan Dinas Kehutanan terutama provinsi diarahkan untuk menyiapkan bibit- bibit tanaman yang akan digunakan untuk kepentingan reboisasi di hulu- hulu mata air guna meningkatkan resapan. Saat ini banyak sumber mata air mengering akibat pola tanam yang dijalankan sekian lama oleh masyarakat petani, yakni tebas bakar.
Baca : Dinas Damkar Akan Bangun Sistem Proteksi Kebakaran Di Enam Kecamatan
“Pola reboisasi harus digerakkan kembali dengan memilih jenis tanaman yang cocok yakni tanaman yang mampu merangsang munculnya sumber mata air,” ungkap Patris.
Dia mengungkapkan, dalam pembahasan APBD 2017 beberapa waktu lalu sudah disinggung soal pengadaan bibit anakan pohon yang cocok untuk kegiatan reboisasi di sumber mata air. Karena program pembibitan yang dilaksanakan sejak 2015 lalu, belum cocok untuk ditanam di sumber mata air seperti cendana dan albasian.
Patris mengingatkan, di lokasi sumber mata air jangan tanam anakan pohon yang menyedot air seperti mahoni dan jati putih. Tanaman yang cocok adalah beringin dan pandan. Jika proses pembibitan sudah selesai dalam jumlah banyak, perlu menyiapkan anggaran yang cukup untuk tanam serentak. Apalagi bidang kehutanan sudah dialihkan menjadi kewenangan provinsi. Diharapkan pada tahun 2017, program tanam serentak ini bisa dilaksanakan.
“Perlu juga dipikirkan untuk melahirkan peraturan daerah (Perda) tentang penanganan dan pemanfaatan sumber mata air, jangan sampai pemanfaatannya diklaim oleh kelompok tertentu,” tandas Patris.
