Pemkab TTU Berencana Bangun BLK Yang Memadai Untuk Bekali TKI/TKW
Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Menyusul diberlakukan moratorium pengiriman kerja keluar negeri hingga tahun 2018 mendatang, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) berencana membangun Balai Latihan Kerja dengan kapasitas mumpuni pada tahun 2017 mendatang. Pembangunan BLK akan dilakukan pada awal Januari dan paling lambat bulan Agustus BLK tersebut sudah rampung dikerjakan.
Demikian Dikatakan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, dalam dialaog penanganan Traficking di NTT, bersama Ketua Sinode GMIT, Pdt, Merry Kolimon, di Studia Radio Suara Kasih GMIT, Kamis (29/12/2016).
Menurutnya, rencana pemerintah Kabupaten TTU membangun BLK dengan kapasitas yang memadai untuk membinan calon TKI dan TKW sebelum dikirim luar negeri untuk bekerja. Selama ini, Kata Fernandes, banyak TKI/TKW asal TTU yang dikirim bekerja di luar negeri, tidak dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan kerja, sehingga ketika mereka dikirim keluar negeri, bukan penghasilan yang didapat, malah sakit yang didapat.
Bukan cuma itu saja, banyak pekerja dari daratan TTU atau daratan timor umumnya, banyak yang dikirim pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Semua itu karena disebabkan penganiayaan yang mereka dapatkan karen tidak mempunyai ketrampilan dan pengetahun yang mumpuni untuk bekerja di luar negeri. Padahal ditempat mereka mengabdi, para majikan maupun pemanfaat TKI/TKW mengharapkan tenaga siap pakai yang didapat.
“Kita semua sudah tahu bahwa TKI/TKW yang direkrut langsung kedaerah oleh PJTKI, tidak berikan bekal latihan yang memadai, sehingga maksud mereka mencari untung bekerja diluar negeri, malah buntung yang didapat. Sialnya lagi banyak yang dikirim pulang sudah menjadi mayat,” Ujarnya.
Dikatakan, keberadaan BLK yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten untuk melatih para TKI/TKW, seperti ketrampilan kerja, bahasa asing, maupun segala bentuk pengetahuan yang dibutuhkan. Selama menjalani pelatihan, para calon TKI/TKW juga diberikan wawasan tentang apa yang menjadi kewajiban dan hak mereka selama bekerja diluar negeri, sehingga mereka tidak gampang dibodohi oleh perusahan yang merekrut mereka.
“Kami berencana moratorium akan dicabut pada tahun 2018 mendatang, setelah, BLK siap dioperasikan. Kalau awal tahun 2017 dibangun, berarti pertengahan tahun 2017 Sudah selesai dikerjakan, setelah selesai bangun akan langsung dioperasikan untuk membina calon TKI/TKW, sehingga ketika moratorium dicabut pada tahun 2018 mendatang para calon TKI/TKW sudah siap diberdayakan,” ujarnya.
Ditambahkan, ketika moratorium dicabut, pemerintah Kabupaten TTU juga akan memperketat pola perekrutan dan pengiriman TKI oleh PJTKI. Setiap PJTKI yang ingin merekrut TKI/TKW asal kabupaten TTU silahkan menghubungi BLK tempat para calon TKI/TKW dibina, kemudian penandatanganan kesepakatan perekrutan diawasi keta oleh pemerintah, sehingga dikemuadian hari ada masalah, pemerintah mudah untuk menanganinya.
Sementara itu, Ketua Sinode GMIT, Pdt. Merry Kolimon, mengaku sangat senang dengan rencana Pemerintah Kabupaten TTU untuk membanguan sebuah BLK yang baik untuk membina calon TKI/TKW sebelum dikirim ke luar negeri. Menurutnya, masalah kekerasan yang dialami oleh para TKI/TKW diluar negeri, karena mereka tidak mempunyai ketrampilan yang memadai. Perusahan yang merekrut mereka tidak membekali mereka dengan pelatihan ketenagakerjaan yang baik, sehingga para pekerja asal NTT diperjualbelikan seperti budak, yang kemudian disiksa dengan kejam, bahkan ada yang dibunuh karena mereka tidak punya bekal apa-apa sebelum dikirim.
“Tahun 2016 ini saja, sesuai catatan Sinode GMIT, sudah ada 50 orang pekerja asal NTT yang dikirim dalam keadaan meninggal. Kondisi seperti ini sudah masuk kategori darurat traficking, sehingga perlu dipikirkan langkah alternatif untuk memerangi ini. Kita tidak bisa memaksa orang untuk tidak boleh bekerja diluar negeri. Tetapi mereka harus dipersiapkan secara baik sebelum dikirim, dan itu menjadi tugas pemerintah.
