PDIP NTT Diingatkan Tidak Terapkan Politik Dinasti

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nusa Tenggara Timur (NTT) diingatkan untuk tidak menerapkan politik dinasti di daerah itu, mengingat nama Lusia Adinda Dua Nurak, istri Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dijaring PDIP masuk dalam bursa bakal calon gubernur NTT periode 2018-2023.

Peringatan ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus kepada media ini, Rabu (7/12/16).

Menurut Petrus, jika istri Gubernur NTT diusung jadi calon gubenur maka pilihan itu melawan arus pemikiran publik yang saat ini secara keras menolak politik dinasti.

“Sangat kita sayangkan kalau istri gubernur diusung, karena PDIP tidak mau membaca sinyal dari sejumlah aktivis anti korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya telah mewanti-wanti bahwa model korupsi sekarang sudah masuk ke politik dinasti, dan korupsi beranak pinak yang dilakukan oleh pejabat secara bersama-sama,” tegasnya.

Petrus mengatakan, hal itu harus diwaspadai, sehingga pihaknya kuatir NTT akan jauh lebih buruk, karena menurutnya kepemimpinan Frans Lebu Raya selama 10 tahun tidak memberikan prestasi yang cemerlang.

“Karena itu, jika kepemimpinan itu kembali jatuh ke istrinya, maka citranya akan lebih buruk dan kita NTT akan menjadi terpuruk. Ini kelihatannya dalam rangka mengamankan posisi yang terjadi jalan yang sudah pernah dibuatkan itu tetap akan dipakai lagi. Meski belum final pencalonan ini, tetapi ini seperti ada upaya untuk meloloskan istri gubernur,” katanya.

Petrus mengemukakan, agar Provinsi NTT ke depannya lebih baik, maka PDIP yang merupakan partai harapan masyarakat khususnya di NTT, diharapkan agar menjaring sebanyak banyaknya figur yang kredibel dan mampu, bahkan kalau bisa seperti Gubernur Jakarta Ahok.

Baca : Jelang Hari Juang Kartika Kodim 1605 Belu Gelar Baksos

Menurut Petrus, NTT butuh pemimpin yang keras dalam mempertahankan hati yang bersih dan perilaku yang jujur, serta mampu melawan godaan dan tidak menjadi alat pengusaha hitam. NTT saat ini menjadi provinsi termiskin, terbodoh, kejahatan human trafficking terbesar, terkorup dan banyak pejabat yang terlibat masalah hukum.

”Kapan ini bisa diakhiri kalau pemimpin kita memble seperti itu, keberhasilan seorang suami dalam memimpin itu, harus juga dilihat sebagai kemampuan seorang istri dalam menjaga, mengawal dan memberikan dukungan kepada suami untuk sukses. Jadi kalau 10 tahun Frans Lebu Raya gagal membangun NTT, maka selama 10 tahun ini istrinya juga gagal, sehingga sebaiknya jangan dipaksakan pencalonannya,” jelas Petrus.

Menanggapi itu, Sekretaris DPD PDIP NTT, Nelson Matara mengatakan, bukan hanya istri gubernur saja yang dijaring, akan tetapi banyak nama termasuk dirinya.“Ada banyak nama yang terjaring dalam Rapat kerja Cabang (Rakercab) dan juga Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Namun Rakercab dan Rakerda itu bukan forum untuk memutuskan siapa calon gubernur dari PDIP NTT,” katanya.

Menurut Nelson, yang mengeluarkan rekomendasi dan memutuskan calon gubernur yakni dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sedangkan Dewan Pmmpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tugasnya hanya sebatas menjaring.

“Siapapun yang ditetapkan sebagai calon gubernur, termasuk ibu Lusia Adinda, tentunya akan kita hormati karena semua keputusan ada di DPP,” jelasnya.

Dia menjelaskan, untuk syarat calon gubernur yang ditetapkan oleh PDIP NTT yakni, harus memiliki pengalaman birokrat atau pemerintahan sehingga bisa melakukan koordinasi dan sikronisasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten kota.

“Syarat yang kedua yakni usia maksimal 60 tahun, karena NTT ini wilayahnya kepulauan dan cukup luas sehingga butuh fisik yang prima,”ujarnya.

Untuk diketahui, dalam Rapat Kerja Daerah II PDIP NTT di Hotel Sotis, Minggu (4/12/2016) kemarin, selain nama Lusia Adinda, muncul juga sejumlah nama lainnya seperti Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Fernandez, dua orang anggota DPR RI, Andreas Hugo Parera dan Herman Heri dan Kristo Blasin.