2017 UPTD Persampahan dan Air Limbah Dibentuk di Kabupaten Belu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow – Pemerintah targetkan tahun 2017 mendatang akan membentuk UPTD persampahan dan air limbah di Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan antara Negara Indonesia dan Timor Leste.

Kasatker PSPLP NTT Direktoar PLP Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, I Wayan Krisna Wardana menyampaikan hal itu usai kegiatan Fokus Group Discussion IV pendampingan kelembagaan bidang PLP bertempat di lantai II Kantor Bupati Belu, Selasa (8/11/2016).

Menurut Wayan, pembentukan UPTD di Belu merupakan yang pertama dalam wilayah Propinsi NTT. Pihak Satker hanya bantu memfasilitasi Pemerintah Belu untuk pembentukan kelembagaan PLP, sehingaa ada operator yang menjaga.

“Nanti akan ditindaklanjuti Kabupaten. Kami hanya fasilitasi rancangan pembentukan,” ujar dia.

Lanjut Wayan, kesimpulan akhir pembentukan UPTD telah ada rancangannya, tinggal di konsultasi karena itu kebutuhan Kabupaten apakah adanya di Dinas PU atau Badan Lingkungan Hidup.

Baca: KPU Kota Kupang Belum Pasti Tindak Lanjut Keputusan Panwaslu

“Hasilnya Kabupaten akan konsultasi ke Biro Hukum Setda Propinsi NTT, Mendagri serta Kementerian PU dan PR. Nanti akan lihat ada yang kurang akan ditambah setelah itu baru tahun depan disahkan pembentukan lembaga UPTD persampahan dan air limbah,” jelas Wayan.

Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu, Yohanes Moruk menuturkan, kegiatan FGD IV pembentukan UPTD sampah dan air limbah hari ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan.

“Hasil pembentukan akan dikonsultasi ke Propinsi dan Pusat karena nanti akan lihat terkait dengan ODP. Kita harapkan komitmen Pemda yang sudah ada agar mengawal pembentukan UPTD sampah dan air limbah supaya disahkan di tahun depan,” ucap dia.

Sebelumnya Bupati Belu Willybrodus Lay ketika membuka kegiatan FGD IV mengatakan, kegiatan ini mempunyai nilai positif dimana menata lingkungan, air limbah, pengelolaan sampah dan lain sebaiganya sesuai undang-undang.

“Kita jangan anggap hal yang sepeleh. Program ini sangat bagus dan sudah dibicarakan dengan Satker untuk kedepan dibangun UPTD di Belu. Setelah konsultasi nanti akan kita ajukan untuk disahkan oleh Dewan,” kata Lay.

Hadir dalam kegiatan FGD IV pendampingan kelembagaan bidang PLP, Kabag Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Propinsi NTT, Kadis PU dan PR Kabupaten Belu, Kaban BLH Belu dan Komisi III DPRD Belu.