Pemerintah Sependapat dengan Fraksi NasDem Lakukan Efisiensi Anggaran

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sependapat dengan Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT untuk melakukan efisiensi dan penghematan angaran terutama mengurangi belanja program dan kegiatan yang tidak penting.

Hal ini disampaikan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya pada Sidang Paripurna dengan agenda Tanggapan Gubernur NTT atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT di ruang sidang utama kantor DPRD NTT, Senin (07/11/2016).

Gubernur Frans Lebu Raya mengatakan, pemerintah sependapat dengan pandangan umum Fraksi Partai NasDem agar Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 difokuskan untuk mengatasi masalah publik yang belum tuntas penyelesaiannya.

Sehubungan keterbatasan anggaran pendapatan daerah, menurut dia, pemerintah secara intensif mengawal usulan melalui mekanisme pengusulan program maupun pengusulan khusus kepada Presiden RI serta melakukan komunikasi langsung dengan Menteri dan Anggota DPR RI asal NTT agar daerah itu dibangun dengan alokasi anggaran yang proporsional.

“Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang signifikan dengan peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian atau Lembaga untuk percepatan pembangunan daerah yang kita cintai ini,” ungkap Lebu Raya.

Lebu Raya juga menyampaikan, mengenai catatan kritis Fraksi NasDem terkait belanja modal yang masih sangat kecil maka, pemerintah telah berupaya maksimal dalam melakukan penganggaran sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta kemampuan keuangan daerah.

Baca: Peduli Pariwisata, Harian Victory News Gelar Seminar Nasional

“Sejalan dengan pandangan Fraksi maka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 telah memperhatikan rekomendasi dan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta hasil audit BPK,” katanya.

Terhadap pandangan Fraksi NasDem terkait proporsi belanja tidak langsung yang lebih besar dari belanja langsung pada semua pos urusan baik pada pos urusan wajib, pilihan maupun penunjang, dia menjelaskan, belanja tidak langsung diperuntukkan bagi belanja pegawai ASN dan sudah mengakomodir belanja gaji dan tunjangan bagi tenaga ASN yang dialihkan ke Provinsi khususnya bidang pendidikan dan kehutanan.

“Termasuk didalamnya belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sehingga secara langsung memperbesar proporsi anggaran belanja tidak langsung. Meskipun demikian, pada pos belanja tidak langsung sebagian besar anggarannya diperuntukkan bagi kepentingan publik,” jelas gubernur dua periode itu.

Dia menambahkan, pemerintah juga sependapat bahwa penambahan anggaran di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) diprioritaskan pada kegiatan yang sifatnya mendesak dan dapat diimplementasikan secara baik dan benar agar dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efisien, efektif dan akuntabel.